PARIMO, CS – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Pemkab Parimo) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting dengan mengusung tema “Penguatan Kelembagaan Capaian Target Stunting Tahun 2025”.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan dalam upaya menekan angka stunting di wilayah setempat.
Penjabat (Pj) Bupati Parimo, Richard Arnaldo, dalam sambutannya menegaskan bahwa stunting masih menjadi tantangan serius yang dihadapi secara nasional. Berdasarkan Global Nutrition Report 2018, sebanyak 150,8 juta atau 22,2% balita di dunia mengalami stunting, dengan Indonesia menempati peringkat kelima tertinggi secara global. Data Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa sekitar 30,8% balita di Indonesia mengalami stunting.
“Fenomena ini menjadi sinyal kuat adanya permasalahan dalam manajemen pelayanan dasar, terutama pada aspek pencegahan dan penurunan prevalensi stunting yang belum optimal dari sisi skala, kualitas, maupun keterjangkauan terhadap kelompok prioritas, yakni ibu hamil dan anak usia di bawah dua tahun,” ujarnya pada kegiatan yang digelar Selasa (29/04/2025).
Ia menambahkan, percepatan penurunan stunting merupakan momentum penting untuk membenahi berbagai layanan dasar, seperti kesehatan ibu dan anak, konseling gizi terpadu, akses terhadap air minum dan sanitasi layak, pendidikan anak usia dini, hingga perlindungan sosial. Seluruh aspek ini harus dilaksanakan secara terpadu dan tepat sasaran.
Merujuk pada data daerah, prevalensi stunting di Kabupaten Parimo menunjukkan tren penurunan dari 31,7% pada tahun 2021 menjadi 27,4% pada tahun 2022. Namun, terjadi sedikit peningkatan di tahun 2023 menjadi 28,5%.
Richard menyatakan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil dari komitmen dan sinergi berbagai pihak yang terlibat aktif dalam program percepatan penurunan stunting.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus mengintegrasikan program percepatan penurunan stunting ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD).
Fokus utama diarahkan pada peningkatan akses layanan bagi kelompok prioritas di masa 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Terkait keterlibatan daerah, disebutkan bahwa pada tahun 2021 hanya 67% kabupaten/kota di Indonesia yang aktif dalam aksi konvergensi percepatan penurunan stunting. Namun, berkat upaya pembinaan yang konsisten, pada tahun 2024 seluruh kabupaten/kota telah terlibat aktif dalam program tersebut.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Parimo berharap agar pelayanan dan upaya pencegahan stunting dapat semakin berkualitas, tepat sasaran, dan menjangkau langsung kelompok rentan seperti remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, serta anak usia 0-59 bulan.
“Pentingnya kolaborasi lintas sektor dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa menjadi kunci utama dalam mendukung upaya penurunan stunting yang efektif dan berkelanjutan,” tandas Richard.
Reporter : Anum
