PALU, CS – Anggota DPRD Kota Palu, Haekal Ishak, mempertanyakan arah prioritas belanja Pemerintah Kota Palu setelah sejumlah usulan perbaikan drainase yang disampaikan DPRD belum terealisasi hingga kini.
Sorotan tersebut disampaikan politisi PDI Perjuangan itu dalam rapat paripurna pembahasan dan pengambilan keputusan terhadap rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Palu Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kota Palu, Senin (25/5/2026).
Menurut Haekal, sejumlah titik drainase yang selama ini menjadi keluhan masyarakat masih membutuhkan penanganan serius, khususnya di kawasan Jalan Sis Al-Jufri, Jalan Sungai Surumana, dan Jalan Danau Lindu. Ia menilai persoalan tersebut berdampak langsung terhadap warga karena kerap menimbulkan genangan saat hujan.
“Sudah beberapa kali saya menyampaikan usulan perbaikan drainase, terutama di depan Alkhairat yang sering meluap ketika hujan. Begitu juga di Jalan Sungai Surumana dan Danau Lindu,” ujarnya.
Haekal menilai pemerintah daerah perlu lebih cermat menentukan skala prioritas pembangunan dengan mengutamakan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Menurutnya, kebutuhan infrastruktur dasar seperti drainase seharusnya mendapat perhatian lebih besar dibanding sejumlah proyek yang bersifat estetika.
Ia membandingkan kondisi tersebut dengan alokasi anggaran untuk pembangunan taman kota, patung, maupun pengadaan bus yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
“Saya meminta Pemerintah Kota Palu realistis dalam penggunaan anggaran. Mana yang lebih mendesak, memperbaiki drainase yang dibutuhkan masyarakat atau proyek-proyek lain yang tidak berkaitan langsung dengan persoalan dasar warga,” tegasnya.
Selain menyoroti kebijakan penganggaran, Haekal juga menyinggung pentingnya kehadiran kepala daerah dalam forum pertanggungjawaban pemerintahan.
Menurut dia, rapat paripurna yang membahas LKPJ merupakan agenda strategis yang idealnya dihadiri langsung oleh Wali Kota Palu atau setidaknya Wakil Wali Kota.
“Ini forum yang membahas pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu saya berharap wali kota bisa hadir langsung, atau minimal wakil wali kota,” katanya.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Palu, Muhlis U Aca, dan dihadiri anggota DPRD, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Palu Eka Komalasari, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah.
Melalui forum tersebut, DPRD Kota Palu memberikan berbagai catatan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran selama tahun 2025. *
