PALU, CS – Pemerintah Kota (Pemkot) Palu mengikuti proses validasi data Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024 Tahun Ukur 2025 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri secara daring, Jumat (19/6/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Palu Hadianto Rasyid menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Komitmen tersebut, menurut wali kota, tercermin dari raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil dipertahankan Kota Palu selama 12 kali berturut-turut.
“Capaian tersebut merupakan hasil konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan anggaran, hingga penyusunan laporan keuangan sesuai standar yang berlaku,” ujar Hadianto saat mengikuti validasi secara daring.
Kegiatan validasi data IPKD dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri sebagai bagian dari upaya memastikan kualitas dan akurasi pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah di seluruh Indonesia.
Sekretaris Daerah Kota Palu Irmayanti Pettalolo mengikuti kegiatan tersebut dari ruang rapat Rumah Jabatan Wali Kota Palu bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Hadir di antaranya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik), serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Selain mempertahankan kualitas laporan keuangan, Pemerintah Kota Palu juga terus memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran, dan mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan.
Menurut Hadianto, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Sementara itu, proses validasi IPKD tahun ini melibatkan berbagai unsur independen, mulai dari pakar, akademisi, hingga media. Keterlibatan berbagai pihak tersebut diharapkan mampu menghasilkan pengukuran yang lebih objektif, akurat, komprehensif, dan independen.
Melalui validasi tersebut, Pemerintah Kota Palu berharap kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat terus meningkat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. *
