SIGI, CS – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan pemerintah terus memperkuat berbagai kebijakan strategis di sektor pangan, guna mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Mulai dari menjamin ketersediaan pupuk, menjaga harga gabah petani, memperkuat koperasi desa, hingga mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), seluruhnya menjadi fokus pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat menghadiri Rembuk Tani di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Sabtu (4/7/2026), yang turut didampingi Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid.
Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan mengatakan Presiden Prabowo menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat dengan memastikan seluruh program strategis di sektor pangan berjalan secara optimal.
Karena itu, dirinya secara rutin turun langsung ke berbagai daerah untuk mengecek pelaksanaan koperasi desa, distribusi pupuk bersubsidi, harga gabah, kondisi jaringan irigasi, hingga implementasi Program Makan Bergizi Gratis.
“Pemerintah tidak hanya menerima laporan, tetapi memastikan langsung di lapangan agar seluruh program berjalan sesuai harapan masyarakat,” ujarnya.
Zulkifli Hasan juga mengapresiasi sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kabupaten Sigi, DPR, serta para petani dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.
“Terima kasih kepada Pak Gubernur, Pak Bupati, DPR, dan seluruh petani yang telah bekerja sama dengan baik sehingga berbagai program pemerintah dapat berjalan dengan optimal,” katanya.
Menurutnya, sejumlah kebijakan pemerintah mulai memberikan hasil yang dirasakan langsung oleh petani. Salah satunya melalui penurunan harga pupuk bersubsidi sekitar 20 persen, pembangunan pabrik pupuk baru, serta jaminan ketersediaan pupuk sebelum musim tanam.
“Alhamdulillah, tadi kita sudah memastikan langsung bahwa pupuk tersedia sebelum musim tanam, jumlahnya cukup, dan harganya mendapatkan diskon sekitar 20 persen. Itu bukan berdasarkan laporan pemerintah, tetapi pengakuan langsung dari para petani,” ungkapnya.
Ia menambahkan, meski dunia masih menghadapi konflik geopolitik dan gangguan rantai pasok, Indonesia tetap mampu menjaga pasokan pupuk sehingga kebutuhan petani dapat terpenuhi.
Selain itu, pemerintah juga berkomitmen menjaga harga gabah agar tetap memberikan keuntungan bagi petani. Menurutnya, harga gabah tidak boleh berada di bawah Rp6.500 per kilogram, bahkan di sejumlah daerah telah mencapai sekitar Rp7.500 per kilogram.
Kebijakan tersebut, lanjut Zulkifli Hasan, berdampak pada meningkatnya nilai tukar petani dari sekitar 116 menjadi 127, yang mencerminkan meningkatnya kesejahteraan petani, khususnya komoditas padi dan jagung.
Ke depan, pemerintah akan melanjutkan agenda pembangunan pangan dengan memperkuat sektor protein setelah target swasembada beras tercapai. Fokus tersebut diwujudkan melalui pengembangan perikanan tangkap dan budidaya, termasuk pembangunan kawasan budidaya ikan berbasis bioflok secara bertahap di sekitar 40.000 desa yang didukung program desa tematik sesuai potensi wilayah.
“Kita ingin desa-desa menjadi mandiri pangan. Setelah beras, kita fokus pada protein agar Indonesia tidak hanya swasembada, tetapi juga menjadi salah satu eksportir ikan terbesar di Asia,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Suteng, Anwar Hafid menegaskan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah siap mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dalam menyukseskan program swasembada pangan.
Menurutnya, penguatan sektor pertanian akan terus dilakukan melalui penyediaan sarana produksi, pembangunan infrastruktur pertanian, serta peningkatan kapasitas kelembagaan petani agar produktivitas dan kesejahteraan petani di Sulteng terus meningkat. *
