PALU, CS – Pemerintah Kota Palu mencatat tren penurunan jumlah anak stunting sepanjang 2026. Berdasarkan data terbaru, jumlah anak stunting pada April tercatat sebanyak 1.092 anak, turun menjadi 1.022 anak pada Mei, kemudian sedikit meningkat menjadi 1.023 anak pada Juni.
Kepala Bappeda Kota Palu, Ahmad Rijal, mengatakan kenaikan satu kasus pada Juni masih dalam batas yang dapat dikendalikan. Sebab, jumlah anak yang berhasil keluar dari kategori stunting lebih besar dibandingkan kasus baru yang ditemukan.
“Jumlah anak yang keluar dari kategori stunting masih lebih banyak dibandingkan kasus baru, sehingga kondisi ini masih dapat dikendalikan,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Stunting, di Auditorium Kantor Sekretariat Daerah Kota Palu, Rabu (22/7/2026).
Meski menunjukkan tren membaik, Ahmad Rijal mengungkapkan masih terdapat tiga kecamatan dengan angka stunting tertinggi, yakni Mantikulore, Tatanga, dan Palu Selatan. Ketiga wilayah tersebut akan menjadi prioritas pelaksanaan program intervensi yang lebih terarah dan terpadu.
Ia menjelaskan, capaian penanganan stunting di Kota Palu juga berhasil melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Target kita pada tahun 2025 sebesar 5,41 persen, sementara capaian kita berada di angka 4,64 persen. Alhamdulillah target tersebut berhasil kita lampaui,” katanya.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, dan dihadiri pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), kader TP PKK, camat, lurah, serta sejumlah pemangku kepentingan.
Dalam arahannya, Imelda mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi menurunkan angka stunting di Kota Palu. Namun, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat semua pihak lengah.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh OPD dan pihak terkait yang telah bekerja keras menurunkan angka stunting di Kota Palu. Namun kita tidak boleh lengah. Kita harus terus memberikan hasil yang maksimal bagi anak-anak kita yang masih berada dalam kategori stunting,” tegasnya.
Imelda juga meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan pendampingan di lapangan. Menurutnya, penanganan stunting tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga dipengaruhi sanitasi, kondisi lingkungan, pola asuh, hingga faktor sosial ekonomi keluarga.
“Kita harus lebih masif turun ke lapangan, mengecek langsung kondisi tempat tinggal, sanitasi, lingkungan, hingga faktor-faktor lain yang menjadi penyebab stunting. Penanganan harus dilakukan secara menyeluruh dan tepat sasaran,” katanya.
Rapat koordinasi turut diisi dengan pemaparan dari para camat mengenai kondisi stunting di wilayah masing-masing, termasuk kendala dan langkah penanganan yang telah maupun akan dilakukan sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan stunting di Kota Palu. *
