PALU, CS – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Palu menjadi perhatian pemerintah pusat. Tim Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) turun langsung ke daerah untuk mengidentifikasi berbagai tantangan, kebutuhan regulasi, hingga persoalan teknis dalam pelaksanaan program nasional tersebut.
Evaluasi itu dibahas dalam Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Program MBG bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Palu di Auditorium Kantor Wali Kota Palu, Senin (27/7/2026).
Rapat tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti Pettalolo, S.Sos., MM, mewakili Wali Kota Palu, dan dihadiri jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), serta tim Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum dan Keadilan Restoratif Kemenko Kumham Imipas.
Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum dan Keadilan Restoratif Kemenko Kumham Imipas, Robianto, Bc.I.P., S.H., M.Si., mengatakan kunjungan tersebut bertujuan memperoleh gambaran nyata terkait pelaksanaan MBG di daerah.
Menurutnya, pemerintah pusat ingin mengetahui capaian program, kendala yang dihadapi pemerintah daerah, serta kebutuhan regulasi yang dapat memperkuat pelaksanaan MBG agar berjalan optimal.
“Kami ingin memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan MBG di daerah, mulai dari capaian, kendala yang dihadapi, hingga kebutuhan regulasi yang dapat mendukung keberhasilan program ini,” ujar Robianto.
Ia menjelaskan, penguatan aspek hukum dalam pelaksanaan MBG menjadi salah satu isu strategis yang perlu dikaji. Masukan dari pemerintah daerah akan menjadi bahan evaluasi dalam mendukung keberlanjutan program tersebut.
Dalam forum tersebut, sejumlah persoalan teknis pelaksanaan MBG di Kota Palu turut menjadi pembahasan. Di antaranya kebutuhan ruang transit makanan di sekolah, penerapan standar kebersihan dan keamanan pangan, kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), hingga penyusunan menu sesuai kebutuhan gizi peserta didik.
Data Pemerintah Kota Palu menunjukkan, Program MBG saat ini telah menjangkau 245 taman kanak-kanak (TK), 145 sekolah dasar (SD), dan 43 sekolah menengah pertama (SMP).
Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti Pettalolo, mengatakan koordinasi bersama pemerintah pusat tersebut penting untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai tujuan.
“Koordinasi ini sangat penting agar setiap pihak memahami peran dan tanggung jawabnya. Berbagai masukan yang muncul hari ini akan kami tindak lanjuti sebagai upaya menyempurnakan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis,” kata Irmayanti.
Ia menegaskan, Pemkot Palu akan terus memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk memastikan kualitas pelayanan, keamanan pangan, serta ketepatan sasaran program.
Menurutnya, keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada distribusi makanan, tetapi juga kesiapan sistem pendukung agar manfaat program dapat dirasakan secara maksimal oleh peserta didik.
Dengan adanya evaluasi langsung dari pemerintah pusat, Pemkot Palu berharap berbagai kendala dalam pelaksanaan MBG dapat segera ditemukan solusinya sehingga program tersebut dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. *
