KUALA LUMPUR, CS – Perekonomian Malaysia mencatatkan kinerja positif dengan tumbuh sebesar 5,8 persen pada kuartal II-2026. Capaian ini membawa Negeri Jiran semakin dekat menuju ambang batas negara berpendapatan tinggi ( high-income nation ) versi Bank Dunia.
Menteri Ekonomi Malaysia, Akmal Nasrullah Mohd Nasir, menyampaikan bahwa saat ini posisi ekonomi Malaysia hanya berjarak 7,1 persen di bawah standar negara maju.
“Ekonomi tumbuh 5,8 persen, inflasi tetap terkendali di angka 1,9 persen, dan tingkat pengangguran berada di posisi 3,0 persen. Angka-angka ini sangat menggembirakan,” ujar Akmal saat merilis laporan OECD Economic Surveys: Malaysia 2026, Rabu (29/7).
Fokus pada Kualitas Lapangan Kerja dan Upah
Meski indikator makro menunjukkan tren positif, Akmal menegaskan bahwa target utama pemerintah bukan sekadar menembus ambang batas angka semata. Fokus utama adalah memastikan dampak pertumbuhan terasa langsung oleh masyarakat.
Pemerintah berkomitmen untuk memanfaatkannya demi:
- Meningkatkan produktivitas nasional.
- Membuka lapangan kerja yang berkualitas.
- Memperkuat daya beli masyarakat melalui upah yang lebih baik.
Sebagai gambaran, Pendapatan Nasional Bruto (GNI) per kapita Malaysia pada 2025 tercatat sebesar RM 57.200 (sekitar USD 13.351). Angka tersebut terus mendekati standar negara berpendapatan tinggi Bank Dunia yang berada di level USD 14.375.
Solusi Tantangan Tenaga Kerja Berpendidikan
Laporan OECD mengungkap tantangan struktural yang masih dihadapi Malaysia. Salah satunya adalah isu underemployment, di mana 36,6 persen pekerja berpendidikan tinggi bekerja di bawah tingkat kualifikasi atau keterampilan mereka.
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah akan memperkuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Malaysia ke-13 (13MP) periode 2026–2030 melalui langkah strategis:
- Penyelarasan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri.
- Perluasan Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan dan Teknik (TVET).
- Program Akademi di Industri (AII) serta peningkatan keterampilan (upskilling) di sektor semikonduktor, kecerdasan buatan (AI), dan ekonomi digital.
Konsolidasi Fiskal dan Reformasi Birokrasi
Di sektor keuangan negara, defisit fiskal federal Malaysia berhasil ditekan secara bertahap dari 5,5 persen PDB (2022) menjadi 3,7 persen pada 2025. Pemerintah menargetkan angka ini turun hingga 3 persen atau lebih rendah pada 2030.
Penurunan defisit dilakukan lewat efisiensi anggaran, penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran, serta penutupan celah kebocoran tanpa mengurangi perlindungan bagi kelompok rentan.
Selain itu, guna mendukung dunia usaha, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Komitmen Efisiensi Layanan Pemerintah 2025 (UU Iltizam). Aturan ini menargetkan pemangkasan beban regulasi yang tidak perlu hingga 25 persen selama tiga tahun, didukung oleh evaluasi persetujuan bisnis berdampak tinggi melalui Satuan Tugas Khusus Memfasilitasi Bisnis (Pemudah).*
