PALU, CS – Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng), Nurmansyah Bantilan, memastikan pihaknya akan mengawal penyelesaian konflik agraria di kawasan perkebunan kelapa sawit Kabupaten Toli-Toli.
Hal itu disampaikan Nurmansyah saat menerima audiensi Aliansi Masyarakat Toli-Toli di Kantor DPRD Sulteng, Jalan Sam Ratulangi, Palu, Kamis (6/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Aliansi Masyarakat Toli-Toli menyampaikan perkembangan penanganan konflik agraria yang hingga kini masih menjadi perhatian masyarakat. Mereka berharap Pemerintah Provinsi Sulteng dapat mengambil langkah percepatan penyelesaian persoalan tersebut.
Nurmansyah mengatakan, Pansus DPRD Sulteng berkomitmen memastikan proses penyelesaian konflik berjalan secara transparan, adil, serta tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku.
“Pertemuan hari ini merupakan bagian dari komitmen Pansus DPRD Sulawesi Tengah untuk memastikan proses penyelesaian konflik agraria di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Toli-Toli berjalan secara transparan, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Nurmansyah.
Ia menjelaskan, seluruh aspirasi dan perkembangan yang disampaikan Aliansi Masyarakat Toli-Toli akan menjadi bahan pembahasan Pansus untuk kemudian disusun dalam bentuk rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Sulteng.
“Kami telah menerima berbagai masukan dan perkembangan dari Aliansi Masyarakat Toli-Toli. Seluruh aspirasi tersebut menjadi bahan penting dalam rekomendasi Pansus yang selanjutnya kami sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah agar segera mendapat tindak lanjut,” katanya.
Sebagai langkah lanjutan, Pansus DPRD Sulteng akan menyampaikan hasil pembahasan dan rekomendasi kepada Gubernur Sulteng sebagai bagian dari sinergi antara lembaga legislatif dan pemerintah daerah dalam mencari solusi atas konflik agraria tersebut.
Nurmansyah berharap pemerintah provinsi dapat merespons rekomendasi Pansus dengan cepat melalui koordinasi bersama pemerintah daerah, instansi teknis, serta pihak perusahaan yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
“Kami akan terus mengawal proses ini hingga masyarakat memperoleh kepastian hukum dan hak-haknya terlindungi. Pada saat yang sama, kami juga berharap penyelesaian konflik ini dapat menciptakan iklim investasi yang sehat, memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan,” tegasnya.
Pansus DPRD Sulteng menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan fasilitasi hingga tercapai penyelesaian konflik agraria yang memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak. *
