JAKARTA, CS – Pemerintah Indonesia diminta mengambil langkah tegas dengan menunda keberangkatan jemaah umrah ke Arab Saudi menyusul meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan tersebut. Langkah preventif ini dinilai krusial untuk menjamin keselamatan dan keamanan jemaah asal Indonesia.
Imbauan tersebut disampaikan oleh Pengamat Ekonomi Syariah dari Universitas Paramadina, Imas Damayanti, di Jakarta pada Selasa (13/10/2026). Ia menekankan bahwa dinamika konflik antara Arab Saudi dan kelompok Houthi berpotensi memicu gangguan keamanan serta ketidaknyamanan bagi para jemaah selama menjalankan ibadah.
Imas menjelaskan, aspek keselamatan jemaah harus diprioritaskan di atas kalkulasi dampak ekonomi. Menurutnya, kerugian materiil tidak sebanding dengan risiko keselamatan warga negara Indonesia yang berada di wilayah konflik.
“Sebaiknya Pemerintah Indonesia tunda keberangkatan umrah bagi jamaah kita ke Saudi sampai situasi konflik mereda,” tegas Imas.
Ia juga menambahkan bahwa fenomena ini perlu disikapi dengan pendekatan fiqh al-awlawiyyat atau fikih prioritas berdasarkan Maqasid Syariah. Pendekatan ini menempatkan perlindungan jiwa sebagai asas utama dalam perumusan kebijakan publik.
Di sisi lain, Kementerian Haji dan Umrah memastikan keselamatan jemaah tetap menjadi prioritas tertinggi. Pihak kementerian mengonfirmasi bahwa seluruh jemaah Indonesia yang saat ini berada di Arab Saudi dalam kondisi aman dan kegiatan ibadah masih berlangsung sesuai rencana.
Guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Kementerian Haji dan Umrah mengimbau jemaah di lokasi agar tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan. Jemaah diminta untuk memfokuskan kegiatan di Makkah dan Madinah, membatasi perjalanan luar kota yang tidak mendesak, serta terus berkoordinasi dengan pihak penyelenggara perjalanan.*
