PARIMO, CS – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) meminta penundaan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Wilayah Pertambangan (WP) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di 53 titik yang masih berpolemik.
Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD, Selasa (11/11), meski sebelumnya Golkar menjadi salah satu fraksi yang mengusulkan pembentukan pansus tersebut.
Penundaan yang diajukan Fraksi Golkar menyebabkan penetapan Pansus WP/WPR ditunda tanpa jadwal baru.
Sebelumnya, tiga fraksi yakni Golkar, Perindo, dan PKB telah menyerahkan surat resmi kepada pimpinan DPRD untuk mengusulkan pembentukan pansus sebagai upaya penyelesaian polemik 53 titik wilayah pertambangan di Parigi Moutong.
Anggota DPRD Fraksi Golkar, Imam Muslihun, menjelaskan bahwa penundaan ini merupakan arahan langsung dari pimpinan partai yang meminta agar dilakukan pengkajian lebih dulu sebelum pansus dibentuk.
“Karena dari pimpinan partai meminta untuk menunda dulu,” ungkap Imam Muslihun dalam rapat paripurna.
Sementara itu, anggota DPRD dari Fraksi Perindo, Arnold, mengaku tidak mempermasalahkan penundaan tersebut. Menurutnya, pengkajian lanjutan dapat dilakukan sepanjang ada kesepakatan bersama antarfraksi.
“Apakah akan dijadwalkan kembali pada Jumat atau minggu depannya tidak menjadi soal bagi Perindo,” jelasnya.
Dari Fraksi Keadilan Rakyat, Muhammad Fadli menuturkan bahwa sebelumnya fraksinya sempat mengusulkan penggunaan hak angket dalam menyikapi persoalan WP/WPR. Namun karena jumlah fraksi tidak mencukupi, tiga fraksi kemudian berinisiatif untuk membentuk pansus sebagai alternatif.
Sementara dari Fraksi Gerindra, Faisan Badja menyampaikan bahwa sejak awal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra meminta agar persoalan WP/WPR dikembalikan pada ranah internal pemerintah daerah.
“Kami memohon maaf karena kemarin kami tidak hadir, sebab mendampingi pimpinan melakukan reses di beberapa kecamatan,” ujarnya.
Dengan adanya permintaan penundaan dari Fraksi Golkar, proses pembentukan Pansus WP/WPR DPRD Parigi Moutong belum memiliki jadwal lanjutan yang pasti.
Pimpinan dewan akan kembali menjadwalkan rapat setelah masing-masing fraksi menyelesaikan kajian internal terhadap polemik 53 titik wilayah pertambangan di daerah tersebut.
Reporter: Anum
