IKN, CS – Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,3 triliun untuk melanjutkan pembangunan fisik kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN). Dana tersebut bersumber dari pagu indikatif Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 yang totalnya mencapai Rp6,7 triliun.
Pagu indikatif OIKN tahun 2027 mencatatkan kenaikan sekitar Rp400 miliar dibandingkan alokasi sebelumnya yang berada di angka Rp6,3 triliun.
“Dari Rp6,7 triliun itu kan pagu indikatif pertama. Tapi yang Rp5,3 triliun itu untuk meneruskan (pembangunan) yudikatif legislatif yang selanjutnya. Yang lainnya untuk pengelolaan,” ujar Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, di Penajam Paser Utara.
1. Pembangunan Kawasan Yudikatif
Pekerjaan fisik kawasan yudikatif diproyeksikan selesai pada 25 Desember 2027. Area ini mencakup gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), Plaza Keadilan, hingga Masjid Kawasan.
- Target Progres Akhir Tahun: Direncanakan mencapai 40% melalui percepatan pengerjaan struktur, topping off, arsitektur, lanskap, serta interior.
- Paket Gedung MA: Nilai kontrak Rp1,4 triliun dengan capaian progres 12,5% setelah 8 bulan pengerjaan.
- Paket Gedung MK, KY, & Masjid Kawasan: Nilai kontrak Rp1,65 triliun dengan capaian progres 12,41%.
2. Pembangunan Kawasan Legislatif
Pembangunan komplek legislatif—yang meliputi Gedung DPR, MPR, DPD, Gedung Sidang Paripurna, serta area pendukung lainnya—juga ditargetkan rampung pada Desember 2027. Total nilai kontrak untuk lima paket pengerjaan kawasan ini menyentuh Rp8,24 triliun.
Rincian nilai kontrak dan progres pengerjaannya meliputi:
- Gedung Sidang Paripurna: Rp1,24 triliun (Progres: 12,147%)
- Gedung DPR 1: Rp1,84 triliun (Progres: 11,029%)
- Gedung DPR 2: Rp1,96 triliun (Progres: 9,927%)
- Gedung DPD: Rp1,48 triliun (Progres: 9,404%)
- Gedung MPR: Rp1,70 triliun (Progres: 10,559%)
“Insyaallah 23 Desember 2027 sudah selesai,” ungkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) E.3 Satker Pembangunan Infrastruktur OIKN, Alfrits Steeve Willy Makalew.
Biaya Pemeliharaan & Kesiapan Fasilitas
Selain pembangunan infrastruktur baru, anggaran OIKN dialokasikan untuk pemeliharaan dan pengelolaan aset yang telah selesai dibangun. Saat ini, dana operasional pemeliharaan IKN membutuhkan sekitar Rp500 miliar per tahun dan diprediksi meningkat seiring bertambahnya penyerahan aset dari kementerian terkait.
Basuki menambahkan bahwa suksesnya gelaran upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI di Plaza Seremoni menjadi tanda bahwa aktivitas kenegaraan dan pembangunan Inti Pusat Pemerintahan terus berjalan secara berkesinambungan. Fasilitas dasar seperti jalan akses, jaringan utilitas, serta area upacara kini sudah siap digunakan mendukung operasional pemerintahan.*
