PALU, CS – Panitia Pelaksana Musyawarah Nasional (Munas) V Himpunan Pemuda Alkhairaat (HPA) menargetkan lebih dari 800 peserta dari 28 provinsi di Indonesia menghadiri agenda nasional tersebut. Munas V HPA sendiri dijadwalkan berlangsung pada 26-31 Desember 2026.
Menyikapi rencana itu, Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng), Irjen Pol. Rizal Irawan, menyatakan kesiapan mendukung pengamanan selama kegiatan berlangsung.
Dukungan tersebut disampaikan Kapolda saat menerima kunjungan silaturahmi Panitia Pelaksana Munas V HPA di Mapolda Sulteng, Kamis (12/11/2026).
Sekretaris Panitia Munas V HPA, Muhammad Syarif, mengatakan kegiatan tersebut akan melibatkan peserta dari berbagai daerah, seiring dengan terbentuknya kepengurusan HPA di 28 provinsi di Indonesia.
“Munas HPA ini akan dihadiri lebih dari 800 peserta dari 28 provinsi di seluruh Indonesia. Sebab, HPA telah terbentuk di 28 provinsi, ditambah ratusan peserta dari kabupaten dan kota,” ungkap Muhammad Syarif.
Menurutnya, kunjungan ke Polda Sulteng merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi dan koordinasi sejak awal, khususnya terkait kebutuhan pengamanan serta dukungan kepolisian selama pelaksanaan Munas.
Dalam pertemuan tersebut, panitia juga menyampaikan rencana untuk mengajukan surat resmi kepada Polda Sulteng guna meminta pendampingan dan dukungan pengamanan.
Perwakilan panitia, Hendi Sagala, mengatakan koordinasi dengan kepolisian diperlukan untuk mematangkan berbagai kebutuhan teknis, termasuk aspek keamanan selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung.
Menanggapi hal itu, Kapolda Sulteng Irjen Pol. Rizal Irawan menyambut baik rencana pelaksanaan Munas V HPA. Ia mengapresiasi langkah panitia yang telah melakukan koordinasi lebih awal dengan kepolisian.
“Alhamdulillah, setiap hari saya bertambah teman di sini. Rencana ini harus dipersiapkan secara cukup detail karena melibatkan banyak orang,” ujar Rizal.
Ia menegaskan, aspek keamanan perlu menjadi perhatian mengingat jumlah peserta dan skala kegiatan yang cukup besar. Polda Sulteng akan mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan agar seluruh rangkaian Munas dapat berjalan tertib dan lancar.
Kapolda juga menyampaikan bahwa teknis penyelenggaraan, termasuk aktivitas stan UMKM dan expo, menjadi kewenangan panitia. Namun, potensi gangguan keamanan di luar teknis kegiatan tetap menjadi perhatian kepolisian.
“Orang beraktivitas, ada yang buka stan-stan, UMKM, expo. Kalau itu saya percayakan kepada panitia Munas. Tapi di luar itu, potensi-potensi kecil seperti copet tetap kita antisipasi,” tandasnya.
Selain itu, Rizal meminta panitia segera menyampaikan daftar pejabat negara yang telah diundang dan dipastikan menghadiri Munas. Informasi tersebut diperlukan untuk menyusun skema pengamanan, termasuk memastikan siapa yang akan membuka kegiatan, apakah Presiden RI Prabowo Subianto secara langsung atau menteri yang mewakilinya.
Dalam pertemuan tersebut, Kapolda didampingi Kabidhumas Polda Sulteng Kombes Pol. Achmad Muhaimin dan Dirbinmas Kombes Pol. Sirajuddin Ramy.
Sementara rombongan panitia terdiri atas Sekretaris Panitia Muhammad Syarif, Wakil Ketua Panitia Idrus Sahar, Sekretaris Steering Committee (SC) Mat Kaharu, Organizing Committee (OC) Hendi Sagala, Dentamira, serta Koordinator Media dan Publikasi Mahbub. *
