PALU, CS – Pengurus Wilayah (PW) Muhammadiyah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dengan tegas mengatakan, tidak terlibat dalam politik praktis, termasuk dengan hajatan politik lima tahunan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Sulteng.
“Sejak awal Muhammadiyah tidak ikut dalam ranah politik praktis. Namun Muhammadiyah tidak berarti buta dengan politik, “ tegas Ketua PW Muhammadiyah Sulteng, Hadie Sutjibto, saat ditemui usai mengikuti Musyawarah pimpinan wilayah (Muspinwil) Muhammadiyah Sulteng, di Kantor PW Muhammadiyah, di Jalan Ahmad Dahlan, Sabtu 14 November 2020.
Hadie menyampaikan, meski secara organisasi tidak boleh terlibat politik praktis. Muhammadiyah membolehkan person untuk berkiprah dibidang politik tetapi hanya membawa pribadi.
“Muhammadiyah personnya bisa berkiprah dibidang politik, tetapi tidak boleh membawa atas nama Muhammadiyah. Kalau ada kesempatan kita duduk di jabatan pengurus Muhammadiyah dan direkrut oleh partai politik, itu harus meletakan jabatan, bukan keluar dari Muhammadiyah. Maksudnya tidak lain, supaya tumpang tindih antara kepentingan Muhammadiyah yang non politik praktis dengan organisasi politik,” jelasnya.
Kaitannya dengan Pilkada, Hadie mengimbau kepada seluruh keluarga besar Muhammadiyah di Sulteng untuk tetap mendukung penyelenggara Pemilu dalam menyukseskan Pilkada yang aman, adil dan berkualitas.
Bentuk dukungan tersebut dengan mengistruksikan kepada semua keluarga besar Muhammadiyah untuk tetap memberikan hak pilih atau tidak Golput.
Meski demikian, Hadie memberian gambaran kepada seluruh keluarga besar Muhammadiyah tentang ciri-ciri pemimpin yang harus dipilih.
“Intinya figur yang memiliki konsep berkemajuan. Kalau ada pemerintah daerah yang memiliki ide dan gagasan untuk kemajuan, kita pasti mendukung. Makanya menjadi iconnya Muhammadiyah sekarang itu adalah berkemajuan. Itu bisa ditafsirkan saja,” ucapnya.
Dikesempatan yang sama, Sekretaris PW Muhammadiyah Sulteng, Muh. Amin Parakkasi mengemukakan, harapan Muhammadiyah kedepan Sulteng melahirkan pemimpin yang mau melibatkan semua komponen dalam membangun daerah, termasuk Muhammadiyah.
“Saya kira Muhammadiyah salah satu aset di daerah ini. Dengan adanya struktur organisasi, mulai dari wilayah sampai daerah sangat layak untuk menjadi bahagian dari pembangunan ini. Selama ini sudah ada tapi mungkin perlu ditingkatkan,” akunya.
Dia menambahkan, Muhammadiyah sangat menginginkan pemimpin yang mampu membaca tanda-tanda zaman. Yang mampu memperkuat komunikasi dengan Muhammadiyah untuk dilibatkan dalam mewujudkan kepentingan-kepentingan masyarakat banyak.
“Komunikasi ini yang kami anggap masih lemah. Jadi kalau ada komunikasi, tentu kami akan memberikan saran dan masukan, sehingga kepentingan-kepentingan masyarakat banyak itu bisa terpenuhi. Muhammadiyah yang memiliki warga itu bagian juga dari masyarakat. Mari kita memilih pemimpin yang bisa bekerjasama dengan seluruh komponen daerah ini,” jelasnya. (YM)
