PALU,CS – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palu dinilai tidak objektif dalam proses rencana penganggaran pemeliharaan alat berat pada dinas tersebut. Ini menyusul adanya rencana pengalihan tempat service dari bengkel swasta ke dealer peralatan berat.
Pengalihan tempat jasa servis tersebut dinilai sebagai bentuk pemborosan anggaran. Pasalnya, DLH Palu akan mengocek anggaran yang cukup besar jika service dan pemeliharaan dilakukan pada dealer peralatan berat.
“Sebelum-sebelumnya perbaikan alat ini dilakukan pada jasa bengkel swasta. Biayanya hanya berkisar Rp40 juta. Lantas mau dialihkan ke dealer yang biayanya mencapai ratusan juta,”kata Anggota DPRD Palu, Marcelinus.
Menurutnya, rencana pengalihan jasa servis alat berat ini baru dilakukan ketika Kepala DLH Palu yang baru yakni Irmayanti Pettalolo.
Sebelumnya ungkap Marcel, jasa service ini dilakukan pada salahsatu bengkel swasta yang selama ini memang menjadi langganan DLH Palu.
Dalam proses perbaikan, jasa bengkel swasta juga tidak meminta pembayaran langsung melainkan setelah perbaikan selesai dilakukan. Berbeda halnya ketika jasa ini dilakukan di dealer peralatan berat yang harus dibayarkan didepan.
“Kalau dealer, baru masuk saja itu langsung minta bayar. Bahkan untuk parkir saja juga harus bayar,”ujarnya.
Penganggaran pembayaran atas jasa servis pada bengkel swasta yang dilakukan DLH Palu pun baru dilakukan ketika peralatan dipastikan benar-benar sudah baik dan bisa digunakan.
“Yang kami sayangkan adalah, upaya servis salahsatu alat berat ini sudah pernah dilakukan pada dealer tapi tidak berhasil. Lantas mau dialihkan lagi kesitu dengan biaya yang besar,”sebutnya.
Marcel menilai Kepala DLH Palu tidak memahami bagaimana seluk beluk dalam proses perbaikan peralatan berat tersebut utamanya terkait bagaimana upaya menekan anggaran ditengah keterbatasan APBD Palu.
Karenanya ia menilai sosok Kepala DLH Palu ini tidak tepat diposisikan untuk memimpin dinas tersebut.
Sebab menurutnya, urusan persampahan utama penataan di TPA Kawatuna harus dilakukan setiap hari mengingat begitu besarnya produksi sampah yang masuk ke TPA tersebut. Hal ini secara langsung akan membutuhkan peralatan berat yang harus selalu disiagakan di tempat itu.
Jika keberadaan sampah di TPA telah menumpuk dan peralatan dalam kondisi tidak normal, maka perbaikan alat harus segera dilakukan. Dalam kaitan ini, jika perbaikan medesak untuk dilakukan dan anggaran tidak tersedia, maka biasanya pihak DLH akan menggunakan dulu bengkel swasta yang selama ini jasa bengkel swasta.
“Kalau misalnya mau pakai dealer dalam keadaan tersebut, maka yakin tumpukan sampah di TPA tidak akan tertangani dengan baik,”pungkasnya.
Sementara itu, Kepala DLH Palu Irmayanti Pettalolo mengatakan, sebelum menjabat, DLH Palu memang biasanya melakukan perbaikan alat berat pada bengkel swasta dimaksud.
Namun kata dia, hal itu sebenarnya tidak boleh dilakukan karena pihaknya memang diarahkan untuk melakukan perbaikan alat berat pada dealer resmi peralatan berat.
“Aturannya memang begitu. Kita harus ke dealer,”ungkap Irmawati saat menerima kunjungan Anggota DPRD Palu Marcelinus dan pihak bengkel swasta di ruangan kerjanya, Rabu 13 Oktober 2021.
Sayangnya Irmawati tidak merinci regulasi yang menjadi rujukan dalam perbaikan alat berat tersebut.
Meski begitu, pihaknya kata Irmayanti tetap akan melakukan pembayaran atas jasa yang sebelumnya telah dilakukan pada bengkel swasta tersebut.
“Sudah dianggarkan dalam perubahan APBD 2021,”katanya.(TIM).
