JAKARTA, CS – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong agar seluruh kabupaten dan kota di Indonesia memiliki gudang logistik bencana sendiri. Langkah ini dinilai sangat krusial agar pemerintah daerah memiliki persediaan bantuan dasar yang memadai dan siap disalurkan saat keadaan darurat.
Kepala BNPB Letjen Suharyanto mengungkapkan bahwa ketersediaan stok bantuan di daerah masih menjadi kendala utama dalam penanganan cepat pascabencana. Selama ini, banyak gudang logistik milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berada dalam kondisi kosong.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada kecepatan pengiriman bantuan awal kepada masyarakat yang terdampak. Akibat tidak tersedianya pasokan darurat di tingkat lokal, penyaluran bantuan sering kali terhambat karena harus menunggu pengiriman dari pemerintah pusat.
“Ketika terjadi gempa kemarin, daerah itu tidak bisa berbuat banyak karena gudang-gudang logistik BPBD kosong. Itu yang mengakibatkan masyarakat teriak-teriak belum dapat bantuan. Padahal bantuannya sedang dalam perjalanan,” ujar Suharyanto dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (28/8/2026).
Melalui dorongan ini, setiap BPBD diharapkan memiliki pasokan penyangga (buffer stock) kebutuhan pokok dasar, seperti sembako, selimut, tenda, hingga matras. Pasokan ini dapat langsung disalurkan pada fase awal bencana tanpa harus mengalami keterlambatan distribusi.
Kebutuhan anggaran untuk penyediaan stok logistik dasar di setiap gudang daerah diperkirakan mencapai Rp5 miliar hingga Rp10 miliar. Usulan pembuatan fasilitas ini juga telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto untuk diterapkan secara nasional.
Rencana tersebut mendapat respons positif dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung kesiapan logistik di daerah.
“Saya pikir itu saran yang baik. Jadi kita hitung secara nasional saja, nanti kita bantu tiap provinsi, biar gubernur punya gudang dan persiapan makanan, sama dengan juga bupati,” tegas Prabowo.*
