KALTIM, CS – Dampak pemangkasan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai dirasakan para petugas di lapangan di wilayah Kalimantan Timur. Demi menjaga api tidak semakin meluas, sejumlah personel Dinas Kehutanan setempat terpaksa menutupi biaya operasional menggunakan uang pribadi sembari menunggu pencairan anggaran kompensasi.

Kepala Dinas Kehutanan Kaltim, Rusmadi, membenarkan fenomena tersebut. Efisiensi anggaran sempat menghambat pemenuhan kebutuhan dasar para personel yang berjibaku memadamkan api. Ia telah berkoordinasi langsung dengan Sekretaris Daerah Kaltim untuk mencari solusi atas masalah pasokan dana operasional ini.

“Makanya saya ‘berteriak’ terus sama Bu Sekda, sama Pak Gubernur. Kalau kita bergerak di lapangan, enggak mungkin, Pak, saya bilang. Mereka perlu makan, minum. Sementara uang yang ada kena pemangkasan,” ujar Rusmadi pada Kamis (27/8).

Pemerintah Provinsi Kaltim telah menyetujui pengalokasian dana pengganti sekitar Rp19 miliar untuk sektor kehutanan. Anggaran yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) FCPF tersebut nantinya tidak hanya difokuskan untuk karhutla, melainkan juga diperuntukkan bagi program pemulihan ekosistem. Proses administratif pergeseran anggaran diperkirakan selesai paling lambat September 2026.

Meskipun harus menanggung biaya operasional sementara, Rusmadi memastikan para rimbawan tidak menyurutkan komitmen mereka dalam menjaga kawasan hutan. Kebutuhan logistik lebih dari 5.000 anggota Masyarakat Peduli Api (MPA) juga terus diupayakan agar pemadaman di area hutan maupun Areal Penggunaan Lain (APL) tetap berjalan optimal.

“Mudah-mudahan cepat. Makanya teman-teman ke lapangan itu mereka bayar sendiri dulu pakai uangnya. Dan ‘saya jamin nanti kita ganti’, saya bilang,” tegas Rusmadi.

Untuk menjamin akuntabilitas pengembalian dana, seluruh kegiatan pemadaman wajib disertai bukti pertanggungjawaban berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ), dokumentasi foto, dan bukti kehadiran di lapangan. Seluruh kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) juga diinstruksikan untuk terus bersiaga di wilayah masing-masing dan berkoordinasi intensif dengan aparat kepolisian setempat.*