BANGGAI,CS-Saat ini Pemerintah Kabupaten Banggai tengah mempersiapkan pelaksanaan program Sekolah Rakyat (SR). Selain merampungkan dokumen, penyiapan lokasi seluas 10 hektar juga menjadi prioritas.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai, Rudi K Bullah, kepada sejumlah pewarta, Jumat (5/4/2025), menyampaikan bahwa pelaksanaan SR di Kabupaten Banggai mendasari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025.
Untuk pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan SR nanti, pihak pemerintah daerah hanya cukup menyiapkan lahan untuk dihibahkan antara 5-10 hektar yang didukung dengan administrasi lainnya termasuk proposal pengusulan.
“Tugas daerah itu hanya menyiapkan lahan dan legalitas lainya termasuk perizinan, termasuk penyiapan guru sebagai tenaga pengajar,” katanya.
Rudi mengungkap, saat ini berdasarkan rekap usulan pemda per provinsi, terdapat 356 titik usulan. Dari 356 usulan tersebut, terdapat 200 titik rencana pembangunan SR tahun 2025. SR merupakan program nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
Sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan SR tersebut, Rudi menjelaskan bahwa dalam Inpres terdapat sejumlah kementerian dilibatkan, namun yang menjadi penanggung jawab operasional adalah Kementerian Sosial.
“Dalam pelaksanaannya ada beberapa kementerian dilibatkan, namun yang menjadi penanggung jawab operasional adalah kementerian, dan otomatis di daerah adalah kami Dinas Sosial,” ujarnya.
Ditambahkan Rudi, mengenai detail anggaran pembangunan SR, pihaknya belum mendapatkan gambaran angka untuk proyek tersebut, sebab yang menjadi tanggung jawab kami di daerah hanya mengurus kesiapan lahan.
“Kami targetkan di hari Senin sudah bisa rampungkan dokumen dan mendapat persetujuan dari Bupati Banggai selaku pimpinan daerah, dan seterusnya kami ajukan ke Kementerian Sosial. Untuk lokasi pembangunannya, kami memilih lokasi potensial di Tandos Kecamatan Luwuk Utara,” imbuhnya.**
Reporter : Amlin