BANTEN,CS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kunjungan koordinasi ke DPRD Provinsi Banten dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Kamis (7/5/2026).
Rombongan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dipimpin Ketua Komisi II Yus Mangun bersama Sekretaris Komisi II Ronald Gulla. Turut mendampingi Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Moh. Sadly Lesnusa, S.Sos., M.Si, Kepala Bagian Fasilitasi Erwin, serta Kasubag Umum dan Kepegawaian Malki Nurgaha.
Kedatangan rombongan diterima Kepala Bagian Perundang-undangan, Fasilitasi Anggaran dan Pengawasan DPRD Provinsi Banten H. Sunandar, SH, M.Si, serta Kepala Bagian Umum Ibud Sihabudin.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mempelajari berbagai strategi tata kelola administrasi, digitalisasi pelayanan, hingga pelaksanaan fungsi pengawasan yang diterapkan DPRD Provinsi Banten.
Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Ronald Gulla menilai DPRD Banten menjadi salah satu daerah yang berhasil menerapkan sistem digitalisasi administrasi secara optimal.
Menurutnya, pengalaman DPRD Provinsi Banten penting dipelajari, terutama dalam menghadapi tantangan efisiensi anggaran dan pengelolaan data pemerintahan yang semakin terintegrasi.
“Digitalisasi menjadi kebutuhan dalam meningkatkan efektivitas kerja sekretariat maupun alat kelengkapan dewan. Karena itu, kami ingin mempelajari strategi yang telah diterapkan DPRD Banten,” ujar Ronald Gulla.
Sementara itu, Kepala Bagian Perundang-undangan, Fasilitasi Anggaran dan Pengawasan DPRD Provinsi Banten H. Sunandar menjelaskan seluruh kebutuhan sekretariat DPRD Banten direncanakan secara matang dan dikomunikasikan dengan anggota DPRD terkait.
Ia mengatakan setiap agenda komisi, termasuk kegiatan komparasi dan pengawasan, telah dipersiapkan melalui perencanaan anggaran yang terukur.
“Seluruh kebutuhan disusun sejak awal agar pelaksanaan kegiatan lebih efektif dan terarah,” kata Sunandar.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bagian Umum DPRD Banten Ibud Sihabudin memaparkan sejumlah program digitalisasi dan kerja sama media yang telah dijalankan.
Menurutnya, DPRD Banten telah menerapkan sistem digitalisasi sejak beberapa tahun terakhir dan menjalin kerja sama dengan media nasional guna memperluas penyebaran informasi kepada masyarakat.
Ia menambahkan jumlah pengikut atau followers media turut menjadi salah satu indikator dalam menentukan efektivitas publikasi informasi kelembagaan.
Beberapa program unggulan DPRD Provinsi Banten yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut di antaranya program “DPRD Sapa Warga”, program pengawasan, serta “Parlemen School”.
Selain itu, pihak sekretariat DPRD Provinsi Banten juga menjelaskan mekanisme pengelolaan anggaran yang dimulai sejak pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Seluruh kebutuhan anggaran disusun dengan mengacu pada Standar Biaya Umum (SBU) dan Standar Harga Satuan (SHS).
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Yus Mangun berharap hasil koordinasi tersebut dapat menjadi referensi dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja DPRD Sulawesi Tengah.
Ia menegaskan meskipun pemerintah tengah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, aspirasi masyarakat tetap harus menjadi prioritas utama.
“Di tengah efisiensi anggaran, kami berharap seluruh aspirasi masyarakat tetap dapat diwujudkan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Yus Mangun. *
