MOROWALI, CS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali mulai mempersiapkan diri menghadapi Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (EKPD) Tahun 2026.
Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP), pemerintah daerah menggelar rapat koordinasi di Ruang Rapat Diskominfo-SP Morowali, Selasa (14/7/2026), guna memastikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) siap mengikuti evaluasi nasional tersebut.
Rapat tersebut menjadi langkah awal dalam menyatukan kesiapan seluruh perangkat daerah untuk memenuhi indikator penilaian EKPD sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital di Kabupaten Morowali.
Pelaksanaan kegiatan merupakan tindak lanjut atas Surat Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/1172/PD.02/2026 tanggal 19 Juni 2026 tentang Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Tahun 2026.
Evaluasi tersebut juga mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital serta mendukung target pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029.
Mewakili Kepala Diskominfo-SP Morowali, Kepala Bidang E-Government Diskominfo-SP, Adnan, menjelaskan bahwa Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital bertujuan mengukur tingkat kematangan penerapan pemerintahan digital di setiap instansi pemerintah.
Menurutnya, melalui evaluasi tersebut pemerintah dapat mengidentifikasi capaian pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), mengetahui berbagai aspek yang masih perlu diperbaiki, sekaligus menyusun rekomendasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik berbasis digital.
“Evaluasi ini juga menjadi sarana memperkuat koordinasi, pembinaan, dan sinergi antarperangkat daerah dalam implementasi SPBE,” ujarnya.
Dalam arahannya, Adnan menekankan pentingnya kesiapan dokumen pendukung dari seluruh OPD.
Ia mengingatkan bahwa setiap indikator penilaian harus didukung dokumen yang telah tercantum dalam Rencana Kerja (Renja) masing-masing perangkat daerah agar proses verifikasi dapat berjalan optimal.
Ia juga menjelaskan bahwa sistem penilaian tahun ini telah terintegrasi secara digital sehingga seluruh data dan dokumen yang diunggah akan diverifikasi langsung melalui sistem.
Oleh karena itu, dokumen strategis seperti proses bisnis pemerintahan, arsitektur SPBE, serta berbagai dokumen pendukung lainnya harus dipastikan lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setdakab Morowali Kary Marunduh, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Fawakihah, perwakilan Bappelitbangda, Kepala Bidang Statistik dan Pengelolaan Data Diskominfo-SP Maryam Laounu, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo-SP Muh. Taufik Akbar, serta perwakilan OPD terkait.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Morowali berharap seluruh perangkat daerah semakin memperkuat komitmen dalam mendukung transformasi digital melalui pemenuhan seluruh indikator Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Tahun 2026.
Sinergi lintas OPD diharapkan mampu meningkatkan nilai EKPD Kabupaten Morowali sekaligus mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Reporter: Murad
