PALU, CS – Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, menegaskan transformasi digital di lingkungan pemerintahan bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kewajiban untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Capacity Building Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Palu di Ruang Rapat Bantaya, Kantor Wali Kota Palu, Kamis (9/7/2026).
Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya meningkatkan kapasitas TP2DD dalam mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sekaligus memperkuat tata kelola keuangan daerah berbasis digital.
Menurut Hadianto, penguatan kapasitas melalui kegiatan seperti ini sangat penting untuk mendukung kerja-kerja Pemerintah Kota Palu di tengah pesatnya perkembangan teknologi.
“Menurut saya, agenda ini sangat penting dalam menguatkan kerja-kerja Pemerintah Kota Palu. Terkadang kalau wali kotanya yang berbicara mungkin terasa biasa saja, tetapi ketika narasumber lain yang menyampaikan, justru lebih mudah diterima. Karena itu saya berharap kegiatan seperti ini terus dilakukan,” ujar Hadianto.
Ia mengatakan, Pemerintah Kota Palu terus mendorong seluruh perangkat daerah membangun budaya kerja berbasis sistem elektronik agar mampu mengikuti tuntutan perubahan.
Menurutnya, masih banyak potensi pelayanan pemerintahan yang perlu segera didigitalisasi sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif.
“Saya menilai Pemerintah Kota Palu harus secepatnya mampu beradaptasi dengan tuntutan yang ada. Masih banyak potensi yang belum tercover sehingga perlu segera didigitalisasi,” katanya.
Hadianto menegaskan, digitalisasi menjadi instrumen penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern. Karena itu, Pemkot Palu terus mengombinasikan layanan konvensional dengan sistem digital agar pelayanan publik semakin mudah diakses masyarakat.
Ia juga menilai kebijakan koreksi fiskal pemerintah pusat harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk semakin kreatif menggali potensi daerah melalui tata kelola yang lebih efisien dan pemanfaatan teknologi informasi.
Selain penguatan sistem digital, peningkatan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Palu. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia harus berjalan seiring dengan transformasi digital yang sedang dibangun.
“Saya pastikan bahwa apa yang disampaikan dalam kegiatan ini menjadi penguat bagi kami. Kerja-kerja yang sudah dimulai akan terus kami kuatkan sehingga Pemerintah Kota Palu semakin mampu memberikan pelayanan yang profesional, adaptif, dan berbasis digital,” tutup Hadianto.
Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Palu berharap implementasi ETPD semakin optimal, digitalisasi layanan pemerintahan semakin luas, serta tata kelola keuangan daerah menjadi lebih modern, transparan, dan berkelanjutan. *
