TOKYO, CS – Parlemen Jepang resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) Ibu Kota Kedua (secondary capital) pada Jumat (24/7/2026). Langkah strategis ini diambil sebagai langkah antisipasi untuk menjaga kelangsungan pemerintahan jika Tokyo dilanda bencana besar seperti gempa bumi atau krisis nasional.

Pengesahan beleid tersebut berlangsung dramatis di Majelis Tinggi (House of Councillors) dengan hasil akhir 123 suara mendukung dan 121 suara menolak. Momen ini sekaligus menutup masa sidang parlemen selama 158 hari yang sempat diperpanjang delapan hari khusus untuk membahas aturan tersebut.

Fungsi Utama Ibu Kota Kedua

Rancangan undang-undang yang diusung oleh Perdana Menteri Sanae Takaichi bersama partai koalisinya, Japan Innovation Party (JIP), ini memiliki beberapa fokus utama:

Baca Juga:Hampir 10 Ribu Warga Mengungsi, Gempa Kumamoto Tinggalkan Krisis Kemanusiaan
  • Pusat Pemerintahan Darurat: Menunjuk prefektur di luar Tokyo untuk mengambil alih fungsi vital negara saat darurat.
  • Pemerataan Ekonomi: Mendorong arus investasi dan mengurangi pemusatan penduduk di Tokyo.
  • Insentif Pajak: Memberikan keringanan pajak bagi perusahaan yang bersedia memindahkan kantor pusat atau membuka cabang di wilayah ibu kota kedua.

Catatan Penting: Undang-undang ini tidak menggantikan posisi Tokyo sebagai ibu kota utama, melainkan menetapkan wilayah penopang (backup) saat situasi kritis.

Memicu Perdebatan dan Penolakan Oposisi

Meski telah disahkan, undang-undang ini menuai penolakan keras dari enam partai oposisi serta sejumlah pengamat politik dan bencana:

  1. Isi Aturan Dinilai Menguntungkan Osaka: Aturan bahwa calon ibu kota kedua harus memiliki distrik khusus memicu tuduhan bahwa UU ini sengaja dirancang demi menyukseskan Osaka Metropolis Plan milik partai JIP.
  2. Ancaman Bencana di Osaka: Osaka yang digadang-gadang menjadi kandidat kuat justru dinilai berisiko tinggi karena berada di jalur potensi gempa megathrust Megathrust Nankai Trough.
  3. Efektivitas Keringanan Pajak Diragukan: Kebijakan relokasi bisnis dinilai berat karena tren teknologi AI makin memperkuat pemusatan bisnis di Tokyo. Sepanjang tahun 2025, Osaka masih mencatatkan keluar-masuk perusahaan yang negatif (net outflow) selama 44 tahun berturut-turut.
  4. Usulan Wilayah Lain: Pengamat menilai wilayah yang mengalami penurunan populasi seperti Tohoku atau Hokuriku lebih layak diprioritaskan ketimbang Osaka.

Rekam Jejak Perpindahan Ibu Kota Jepang

Sepanjang sejarahnya, pusat pemerintahan Negeri Sakura telah beberapa kali mengalami perpindahan sebelum akhirnya menetap di Tokyo:

Baca Juga:Gempa Kumamoto Jepang Lumpuhkan Infrastruktur Vital di Pulau Kyushu

(Gemini AI)

Meskipun wacana pemindahan ibu kota sempat mengemuka pasca-gempa Kobe 1995 dan bencana Tohoku 2011, penetapan sistem secondary capital ini menjadi langkah resmi pertama dalam sejarah modern Jepang untuk mengamankan fungsi negara dari ancaman bencana alam.*