MOROWALI, CS – Forum Komunikasi Pemuda Pelajar Mahasiswa Kecamatan Bahodopi (FK-PPMKB) menyoroti pelaksanaan Program Beasiswa IMIP Bersinergi yang dinilai perlu dievaluasi agar lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat lingkar tambang.
Ketua FK-PPMKB, Rafky, mengatakan keberadaan program beasiswa tersebut tidak terlepas dari proses panjang yang dilakukan mahasiswa dan masyarakat Bahodopi dalam mendorong pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), khususnya di bidang pendidikan.
Menurutnya, sejak 2020 mahasiswa Bahodopi telah melakukan berbagai upaya pengawalan melalui audiensi, penyampaian aspirasi, hingga fungsi kontrol terhadap pelaksanaan program pendidikan perusahaan. Program beasiswa tersebut kemudian mulai direalisasikan pada 2022.
“Publik perlu mengetahui bahwa beasiswa ini bukan lahir karena kemurahan hati perusahaan, tetapi merupakan hasil dari perjuangan panjang mahasiswa dan masyarakat Bahodopi yang terus mengawal pemenuhan hak masyarakat di wilayah lingkar tambang,” ujar Rafky.
FK-PPMKB menilai program beasiswa merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR), sehingga pelaksanaannya harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang hidup berdampingan dengan aktivitas industri.
Meski mengapresiasi keberlanjutan program tersebut, FK-PPMKB menilai masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait konsistensi mekanisme pelaksanaan.
Rafky menyebut, setiap angkatan penerima beasiswa masih menghadapi perubahan persyaratan administrasi maupun mekanisme seleksi. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan perlunya pembenahan sistem agar program memiliki standar yang jelas dan berkelanjutan.
Selain mekanisme pelaksanaan, FK-PPMKB juga mempertanyakan perbedaan nominal bantuan pendidikan yang diterima mahasiswa Bahodopi dibandingkan dengan sejumlah program beasiswa lain yang didukung PT IMIP.
Menurut Rafky, masyarakat lokal yang berada di sekitar kawasan industri seharusnya menjadi salah satu prioritas utama dalam kebijakan pendidikan perusahaan.
“Kami mempertanyakan mengapa mahasiswa Bahodopi sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan kawasan industri justru menerima bantuan pendidikan yang nilainya lebih rendah dibandingkan beberapa program beasiswa lain. Masyarakat lokal seharusnya menjadi prioritas utama dalam kebijakan pendidikan perusahaan,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Umum FK-PPMKB Kecamatan Bahodopi, Sinta, mengatakan sejak awal pembahasan program, pihaknya telah mendorong agar beasiswa tersebut tidak hanya berhenti pada jenjang pendidikan sarjana.
Menurutnya, kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Bahodopi membutuhkan pengembangan program hingga jenjang pendidikan yang lebih tinggi, termasuk magister, pendidikan profesi, hingga dukungan penyelesaian studi bagi mahasiswa.
“Kami tidak pernah membatasi pembahasan hanya pada beasiswa S1. Sejak lama kami mengusulkan agar PT IMIP mulai memikirkan skema beasiswa untuk S2, pendidikan profesi, hingga bantuan penyelesaian studi. Bahodopi membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi lebih tinggi sehingga investasi perusahaan di bidang pendidikan juga harus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat,” jelas Sinta.
FK-PPMKB berharap keberhasilan program beasiswa tidak hanya diukur dari jumlah penerima, tetapi juga dari dampak nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Bahodopi.
Organisasi tersebut juga meminta agar pengelolaan program dilakukan secara transparan, adil, dan melibatkan mahasiswa, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam proses evaluasi dan pengembangannya.
“CSR adalah tanggung jawab perusahaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, kami meminta PT IMIP tidak hanya berfokus pada publikasi program, tetapi juga memastikan kualitas, keadilan, dan keberpihakan program kepada masyarakat lingkar tambang,” tutup Rafky. *
