JAKARTA, CS – Sejumlah pemangku kepentingan di sektor jurnalisme resmi membentuk Koalisi Keberlanjutan Media (KKM) sebagai upaya memperkuat ekosistem media yang sehat, independen, dan berkelanjutan di Indonesia.
Deklarasi Koalisi Keberlanjutan Media digelar di Kampus Universitas Indonesia (UI) Salemba, Jakarta, Kamis (30/7/2026), dengan melibatkan organisasi pers, perusahaan media, lembaga bantuan hukum, akademisi, serikat pekerja media, hingga mitra strategis dari berbagai sektor.
Pembacaan deklarasi dilakukan oleh perwakilan Presidium KKM, yakni Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara (UMN), FX. Lilik Dwi Mardjianto, Ph.D., Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bayu Wardhana, serta Direktur Eksekutif Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Elin Y. Kristanti.
Pada tahap awal pembentukan, KKM beranggotakan 20 lembaga yang terdiri dari organisasi jurnalis, perusahaan pers, institusi pendidikan, hingga lembaga pendukung ekosistem media.
Di antaranya Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), Kompas.id/Harian Kompas, Tempo, Tribun News, LBH Pers, Pewarta Foto Indonesia (PFI), Remotivi, serta sejumlah perguruan tinggi yang memiliki program studi komunikasi dan jurnalistik.
Selain anggota utama, KKM juga didukung enam mitra strategis, yakni BBC Media Action, Dewan Pers, International Federation of Journalists (IFJ), Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian PPN/Bappenas, serta Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB).
Untuk menjalankan kerja-kerja koalisi, tiga lembaga ditetapkan sebagai Presidium awal, yakni AJI, AMSI, dan UMN. Presidium tersebut akan menjalankan mandat selama satu tahun sebelum dilakukan rotasi antarlembaga.
Ketua Umum AJI, Nany Afrida, mengatakan pembentukan KKM menjadi langkah awal untuk mempertemukan berbagai pihak dalam mencari solusi atas tantangan keberlanjutan media di tengah perubahan industri informasi.
“Ini baru titik awal, dan masih akan ada tantangan ke depan yang akan dialami,” ujar Nany.
Dalam kerja selanjutnya, KKM akan menyusun sejumlah agenda strategis yang menjadi peta jalan keberlanjutan media nasional.
Enam isu utama yang akan dibahas meliputi konsensus mengenai informasi berkualitas bagi publik, penguatan regulasi dan tata kelola pemerintah maupun platform digital, penguatan mekanisme dana publik untuk jurnalisme, pencegahan kekerasan terhadap jurnalis dan media, penguatan fondasi finansial serta ekosistem informasi yang sehat, hingga peningkatan peran publik dalam ekosistem informasi.
Usai deklarasi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi bertema Dana Jurnalisme untuk Media Berkelanjutan, yang menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Direktur Ekosistem Media Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Farida Dewi Maharani, Anggota Dewan Pers Dahlan Dahi, Ketua Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Dr. Eriyanto, serta Pengurus AJI Indonesia Prof. Masduki.
Masduki menegaskan bahwa jurnalisme harus dipandang sebagai kepentingan publik sehingga keberlangsungannya menjadi tanggung jawab bersama.
“Harus ada gerakan kolektif, jurnalisme adalah public goods yang sangat penting bagi kehidupan bangsa maka artinya krisis dalam jurnalisme adalah krisis yang berkaitan dengan generasi bangsa ini,” kata Masduki.
Menurutnya, keberlanjutan media tidak hanya berkaitan dengan bisnis, tetapi juga menyangkut keberlangsungan fungsi jurnalisme sebagai pilar demokrasi.
Sementara itu, Farida Dewi Maharani menyampaikan dukungan pemerintah terhadap upaya memperkuat keberlanjutan media melalui kolaborasi multipihak dan penguatan regulasi.
Ia mengatakan media memiliki dua fungsi, yakni sebagai entitas bisnis sekaligus institusi sosial yang memiliki tanggung jawab memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat.
“Keberlanjutan media harus ditopang bersama oleh berbagai pemangku kepentingan. Media adalah pilar demokrasi sehingga media harus menjadi media yang kredibel,” ujar Farida.
Anggota Dewan Pers Dahlan Dahi menilai keberadaan dana jurnalisme dapat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga keberlangsungan jurnalisme berkualitas.
“Dana jurnalisme menjadi instrumen yang bagus untuk menyelamatkan jurnalisme,” katanya.
Namun, ia menekankan agar mekanisme pendanaan tetap diarahkan untuk menjaga kepentingan publik dan tidak mengganggu independensi media.
Hal senada disampaikan Eriyanto yang mengingatkan bahwa jurnalisme merupakan kebutuhan publik. Karena itu, skema dukungan terhadap media harus tetap memperhatikan keberagaman sumber pendanaan agar independensi jurnalisme tetap terjaga.
Pembentukan Koalisi Keberlanjutan Media diharapkan menjadi langkah bersama dalam membangun ekosistem informasi yang lebih sehat, memperkuat kualitas jurnalisme, serta memastikan masyarakat tetap memperoleh informasi yang kredibel. *
