PALU, CS – Kendala pemindaian Barcode/QR Code saat pengisian BBM bersubsidi jenis solar menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng). Persoalan tersebut dikhawatirkan menghambat pelayanan kepada truk kontainer dan mengganggu kelancaran distribusi barang.
Gubernur Sulteng, Anwar Hafid meminta persoalan tersebut segera ditangani secara konkret. Salah satu langkah yang disiapkan yakni menempatkan petugas khusus di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk membantu pengecekan Barcode/QR Code kendaraan.
Petugas tersebut nantinya tidak hanya berada di SPBU, tetapi juga disiapkan secara mobile untuk melakukan pemeriksaan QR Code terhadap truk kontainer yang sedang mengantre.
Dengan mekanisme itu, pengecekan dapat dilakukan lebih awal sebelum kendaraan mencapai nozzle. Jika ditemukan kendala pada QR Code, persoalan dapat segera diketahui tanpa harus menunggu kendaraan berada di posisi pengisian.
“Jangan sampai truk sudah mengantre lama, kemudian ketika sampai di depan nozzle baru diketahui QR Code-nya bermasalah atau tidak bisa dipindai. Ini yang harus kita cegah,” tegas Anwar Hafid.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Pemprov Sulteng bersama PT Pertamina, Hiswana Migas Sulteng, Direktorat Lalu Lintas Polda Sulteng dan sejumlah perangkat daerah di ruang rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Senin (14/9/2026).
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut aksi demonstrasi Serikat Buruh Transportasi Container (SBTC) Sultengyang salah satunya menyoroti kendala pelayanan BBM bersubsidi bagi angkutan kontainer.
Anwar mengatakan pelayanan BBM, khususnya BBM bersubsidi, tidak boleh menjadi hambatan bagi aktivitas transportasi dan distribusi barang.
“Kita ingin memastikan pelayanan BBM, khususnya BBM bersubsidi, berjalan lancar dan tidak menjadi hambatan bagi masyarakat maupun pelaku usaha transportasi. Ini juga bagian dari upaya kita menjalankan Program BERANI LANCAR di sektor transportasi,” ujar Anwar.
Dalam rapat tersebut, Pertamina dan Hiswana Migas Sulteng menyatakan kesiapan memberikan kemudahan pelayanan bagi truk kontainer yang menggunakan Barcode/QR Code dalam pembelian BBM bersubsidi.
Selain menyiapkan petugas pendamping dan mobile, Pemprov Sulteng juga akan menyurati Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk memohon diskresi atau kebijakan tertentu bagi pengelola SPBU ketika menghadapi kendala teknis penggunaan QR Code yang berada di luar kendali masyarakat.
Menurut Anwar, penerapan sistem digital tetap harus mempertimbangkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Masyarakat yang memang berhak memperoleh BBM bersubsidi, termasuk pelaku angkutan yang menjalankan distribusi barang, harus tetap mendapatkan pelayanan ketika terjadi gangguan teknis.
Selain persoalan QR Code, rapat juga membahas laporan mengenai dugaan adanya sekelompok pihak yang menguasai wilayah SPBU di Kabupaten Poso, Morowali, dan Morowali Utara.
Pemprov Sulteng akan membawa laporan tersebut ke forum yang lebih tinggi, termasuk melalui rapat Forkopimda, untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
“Kalau memang ada indikasi seperti itu, tentu harus kita lihat secara serius. Jangan sampai pelayanan BBM yang seharusnya menjadi hak masyarakat justru terganggu oleh pihak-pihak tertentu,” kata Anwar.
Di sisi lain, Pertamina dan Hiswana Migas diminta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan panic buying.
Pemerintah menilai pembelian secara berlebihan dapat memperburuk kondisi dan berpotensi memicu antrean panjang di SPBU.
Anwar berharap koordinasi antara pemerintah, Pertamina, Hiswana Migas dan pihak terkait dapat memastikan distribusi BBM berjalan lancar.
“Kita ingin persoalan ini diselesaikan dengan koordinasi, pelayanan yang lebih baik, dan solusi yang tidak merugikan masyarakat. Yang paling penting, distribusi BBM lancar, transportasi lancar, dan aktivitas ekonomi masyarakat juga tetap berjalan,” pungkasnya. **
