NEW YORK, CS – Langkah diplomat Palestina, Riyad Mansour, untuk menduduki kursi pimpinan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali kandas setelah muncul tekanan langsung dari pemerintah Amerika Serikat.
Duta Besar Palestina untuk PBB itu resmi menarik diri dari pencalonan posisi wakil presiden Majelis Umum PBB, hanya beberapa hari setelah pemerintahan Presiden Donald Trump disebut mengancam pencabutan visa delegasi Palestina di New York.
Informasi penarikan diri tersebut dikonfirmasi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Kamis waktu setempat. Posisi yang sebelumnya diproyeksikan untuk Palestina kini akan diisi oleh delegasi Lebanon.
Sumber diplomatik yang mengetahui persoalan tersebut menyebut tekanan Washington menjadi faktor utama mundurnya Mansour. Departemen Luar Negeri AS sebelumnya mengirim kabel diplomatik kepada Kedutaan Besar AS di Yerusalem untuk mendesak pejabat Palestina membatalkan pencalonan itu.
Dalam dokumen yang pertama kali dipublikasikan The Guardian dan dikutip NPR, pemerintahan Trump menilai Mansour memiliki rekam jejak yang dianggap kontroversial karena kerap menuduh Israel melakukan genosida di Gaza.
Pemerintah AS juga menilai pencalonan Mansour berpotensi memperburuk hubungan Washington dengan Otoritas Palestina serta mengganggu agenda perdamaian yang sedang disusun terkait konflik Gaza.
“Panggung yang diberikan kepada Mansour tidak akan memperbaiki kehidupan rakyat Palestina dan akan merusak hubungan AS dengan Otoritas Palestina secara signifikan,” demikian isi kabel diplomatik tersebut.
Menurut sumber yang dikutip NPR, delegasi Palestina melalui salah satu negara Arab menyampaikan bahwa Mansour tidak akan mencalonkan diri dalam dua tahun ke depan. Keputusan itu disebut berkaitan dengan upaya menghindari ketegangan lebih lanjut dengan pemerintahan Trump.
Ini bukan kali pertama Riyad Mansour mundur dari persaingan jabatan strategis di PBB akibat tekanan politik internasional. Pada Februari lalu, ia juga menarik pencalonannya sebagai Presiden Majelis Umum PBB setelah mendapat lobi kuat dari Amerika Serikat dan Israel.
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Majelis Umum PBB dijadwalkan berlangsung pada 2 Juni mendatang.
Selama beberapa dekade, Amerika Serikat secara konsisten menolak upaya Palestina memperoleh posisi lebih kuat di PBB maupun lembaga internasional lainnya. Washington beralasan langkah tersebut dapat mengganggu proses perdamaian dengan Israel.
Ketegangan diplomatik terkait Palestina juga meningkat dalam beberapa bulan terakhir di tengah perang Gaza yang terus berlangsung dan memicu perdebatan tajam di forum internasional.*
