MAKASSAR, CS – Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menegaskan, Sadli Lesnusa, bahwa keberhasilan Forum Koordinasi DPRD Provinsi Penghasil Nikel se-Indonesia sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan dan dukungan teknokratis jajaran Sekretariat DPRD di seluruh provinsi penghasil nikel.
Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Silaturahmi dan Pembukaan Forum Koordinasi DPRD Provinsi Penghasil Nikel se-Indonesia yang digelar di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin (2/3/2026).
Menurutnya, Sadli, Sekretaris DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan setiap rumusan dan rekomendasi forum tersusun secara sistematis, akuntabel, serta memiliki dasar akademik dan yuridis yang kuat.
“Sekretariat DPRD tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan aktif dalam penguatan substansi kebijakan melalui penyediaan data komprehensif, kajian regulasi, analisis fiskal, serta harmonisasi naskah rekomendasi agar selaras dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya.
Ia juga menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi tindak lanjut hasil forum melalui koordinasi lintas daerah, pendokumentasian keputusan, serta dukungan teknis terhadap langkah strategis DPRD dalam advokasi kebijakan di tingkat pemerintah pusat.
Forum tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sulteng, H. Mohammad Arus Abdul Karim, selaku Ketua Forum DPRD Provinsi Penghasil Nikel se-Indonesia.
Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa forum menjadi wadah konsolidasi nasional untuk menyatukan sikap dan memperjuangkan kebijakan pertambangan yang lebih berkeadilan bagi daerah penghasil.
Ia menilai, meskipun daerah penghasil telah berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara dan hilirisasi industri nasional, masih diperlukan kebijakan yang lebih proporsional, khususnya terkait keadilan fiskal, optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH), penguatan fungsi pengawasan DPRD, serta perlindungan lingkungan di wilayah pertambangan.
Sejumlah agenda strategis yang dibahas antara lain transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PNBP sektor nikel, peningkatan nilai tambah ekonomi daerah melalui hilirisasi yang inklusif, kepastian regulasi yang memberi ruang peran daerah dalam pengawasan dan verifikasi produksi, serta penegakan komitmen lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan tambang.
Forum turut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Andi Rachmatika Dewi Yustitia Ikbal selaku tuan rumah, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Laode Tariala, Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara M. Iqbal Ruray, Ketua DPRD Provinsi Papua Barat Daya Ortis F. Sagrim, para wakil ketua dan anggota DPRD provinsi penghasil nikel, sekretaris DPRD, akademisi, serta tamu undangan lainnya.
Forum koordinasi ini diharapkan menghasilkan kesepahaman dan rekomendasi strategis guna mendorong tata kelola pertambangan nikel yang berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada pembangunan daerah berkelanjutan. *
