PALU, CS – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) menyiapkan platform digital “Satu Harga” sebagai langkah baru memperkuat pengendalian inflasi dan menjaga kestabilan harga serta pasokan bahan pokok di seluruh wilayah Sulteng.
Aplikasi tersebut merupakan tindak lanjut dari program BERANI Murah yang dirancang untuk memastikan keseragaman harga komoditas strategis sekaligus memperkuat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes saat memimpin Rapat Koordinasi TPID di Ruang Polibu, Kamis (9/7/2026).
Menurut Reny, aplikasi Satu Harga akan dilengkapi fitur Early Warning System (EWS) yang memungkinkan TPID mendeteksi lebih cepat potensi kenaikan harga komoditas penyumbang inflasi.
“Supaya teman-teman TPID bisa lebih cepat bertindak,” ujar Reny.
Dengan sistem peringatan dini tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu mengambil langkah antisipasi sebelum terjadi lonjakan harga yang berdampak terhadap masyarakat.
Selain penguatan sistem digital, Wagub Reny juga mendorong seluruh TPID provinsi maupun kabupaten/kota untuk meningkatkan produksi komoditas strategis yang menjadi penyumbang inflasi, salah satunya cabai.
Ia menginstruksikan agar distribusi bibit cabai kepada masyarakat terus dilakukan sehingga pekarangan rumah dapat dimanfaatkan sebagai lahan produktif untuk mendukung ketersediaan pangan.
“Gerakan menanam harus terus diperkuat, terutama untuk komoditas yang berpengaruh terhadap inflasi,” katanya.
Reny juga meminta optimalisasi program Gerakan Pangan Murah dan Pasar Murah sebagai langkah intervensi ketika harga kebutuhan pokok mulai menunjukkan tren peningkatan.
Menurutnya, kerja sama antardaerah juga menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan pasokan pangan di Sulawesi Tengah, terutama sebagai salah satu daerah penghasil beras di kawasan Sulawesi.
“Dahulukan dulu kebutuhan lokal kita terpenuhi baru dikirim ke daerah lain,” tegasnya.
Rakor TPID tersebut turut diikuti jajaran TPID kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah secara daring. Hadir pula Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulteng Dr. Rudi Dewanto, S.E., M.M., perwakilan Bank Indonesia, BPS, Bulog, BMKG, serta sejumlah organisasi perangkat daerah lingkup Pemprov Sulteng.
Melalui penguatan digitalisasi dan kolaborasi lintas sektor, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap pengendalian inflasi dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan berkelanjutan. *
