SULTENG,CS – Fraksi Golkar DPRD Sulteng memberikan sejumlah catatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Reperda) APBD Sulteng tahun 2024. Catatan berupa saran dan masukan itu termaktub dalam pemandangan umum Fraksi Golkar yang dibacakan Zainal Abidin Ishak dalam rapat paripurna, Senin 16 Oktober 2023 di ruang sidang utama DPRD Sulteng.
Zainal menjyabut berdasarkan pidato pengantar Gubernur Sulteng, Selasa 26 september 2023 silam, disebutkan ada 4 tantangan besar yang sedang dan akan dihadapi perekonomian global. Tantangan itu meliputi ketegangan geo politik, cepatnya perkembangan teknologi digital, perubahan iklim, munculnya pandemi pasca covid 19.
Ke empat tantangan tersebut menjadi kenyataan dalam menaati sistem perekonomian nasional, dengan pondasi perekonomian di daerah yang dipengaruhi laju pertumbuhan ekonomi dan tekanan inflasi pada tiap semester tahun berjalan. Maka berdasarkan data kecenderungan inflasi sepanjang tahun 2021 – 2022 sebesar 5,96 persen, masih terkendali dalam mendorong akses perekonomian yang lebih stabil pada sektor transportasi, pariwisata, distribusi pangan dan UMKM.
Hasil yang sudah dicapai pemerintah daerah masa bhakti 2020 – 2023 ini menunjukkan jumlah penduduk miskin fluktuatif. Karena faktor tantangan yang disebutkan sampai September tahun 2022 jumlah penduduk miskin masih pada 12,30 persen atau 389 ribu orang.
Salah satu solusi program pengentasan kemiskinan adalah mendorong terbukanya lapangan kerja baru pada sektor pertanian, pariwisata, industri pengolahan dan sebagainya.
“Karena itu Fraksi Golkar DPRD Sulteng sejalan dengan pemikiran saudara gubernur. Bahwa penciptaan lapangan kerja merupakan kebutuhan mendasar. oleh sebab itu pada tahun anggaran 2024, salah satu prioritas pembangunan adalah fokus pembangunan ekonom,”kata Zainal Abidin
Lalu jika memperhatikan penjelasan Gubernur Sulteng tentang format rancangan APBD 2024 yang berisi target pendapatan sebesar Rp4.867 triliun lebih. Dengan target belanja sebesar Rp 5.418 triliun lebih dana target pembiayaan sebesar Rp551.034 miliar lebih.
Menurutnya format rancangan APBD APBD Sulteng 2024 ini menunjukkan gerak dinamis. Artinya dengan target belanja yang lebih besar dibanding target pendapatan, maka diharapkan dengan formasi ini mendorong kerja keras bagi seluruh jajaran pemerintah provinsi sulawesi tengah untuk hal sebagai berikut.
Mendorong peningkatan penerimaan pendapatan daerah, khususnya pendapatan asli daerah (PAD), meningkatkan komunikasi, koordinasi dengan pemerintah pusat, berkaitan hak keuangan provinsi diluar Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dari hasil – hasil sumber daya energi dengan proporsional yang lebih optimal.
Mendorong optimalisasi peran BUMD, melakukan efisiensi pada belanja yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik, kebutuhan dasar bagi rakyat, mencegah pemborosan pembiayaan terlebih adanya dengan duplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki sumber belanja APBD dan APBN, serta bantuan luar negeri.
Selanjutnya dalam hal PAD dari pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah, target tahun anggaran 2024 Rp1.988 triliun lebih.
“Target ini, menurut kami dari Fraksi Partai Golkar DPRD Sulteng sama dengan prediksi realisasi penerimaan PAD tahun anggaran 2023,”papar Zainal.
Maka dengan pertimbangan, adanya penghapusan denda pajak, peningkatan pelayanan kepada wajib pajak serta adanya perkembangan makro ekonomi Sulteng dengan pertumbuhan ekonomi diatas pertumbuhan ekonomi nasional, pihaknya ujar Zainal menyarankan total target PAD dapat dinaikkan dari rencana target yang ada. Atau minimal dibulatkan menjadi Rp2 triliun.
Sementara pada sisi belanja yang ditargetkan lebih besar dari target PAD, Pemprov Sulteng hendaknya fokus belanja diluar peningkatan kapasitas dan fungsi pelayanan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus sejalan dengan visi gubernur yakni gerak cepat pembangunan Sulteng yang berorientasi pada peningkatan kesehjateraan rakyat. Dan sektor ekonomi yang berorientasi peningkatan produksi pertanian dan perikanan hendaknya diarahkan pada kebutuhan dasar para petani dan nelayan dalam peningkatan produksi. Khususnya untuk fasilitas bibit, benih dan pupuk.
“Karena itu, usul kami saudara gubernur, pokok – pokok pikiran dari DPRD Sulteng yang merupakan aspirasi masyarakat di daerah ini. Hendaknya bisa menjadi rujukan dalam penetapan program kerja pemerintah daerah untuk diimplementasikan dalam alokasi belanja dalam tahun anggaran 2024,”harapnya.
Zainal melanjutkan, terkait pesta demokrasi tahun 2024, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden Februari 2024, pemerintah daerah ikut serta mendorong terciptanya suasana dan iklim yang kondusif dalam menyambut pesta demokrasi tersebut.
“Harapan kami, pemerintah daerah bersama perangkat penyelenggara Pemilu, KPU, Bawaslu serta komponen terkait seperti Forkompimda dan semua partai politik peserta pemilu tahun 2024. jika memungkinkan secara regulasi, perlu disiapkan alokasi anggaran sosialisasi untuk sukses pemilu 2024,”harapnya lagi.
Oleh sebab itu, dalam pemandangan umum ini, Fraksi Golkar DPRD Sulteng menyatakan setuju untuk menetapkan Peraturan Daerah APBD Sulteng tahun anggaran 2024 melalui mekanisme dan tahapan pembicaraan berikutnya. (TIM)
