PALU, CS – Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, melaporkan secara terbuka ketidakhadiran Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, dalam sejumlah rapat penting kepada Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Aria Bima.
Momen itu terjadi di hadapan seluruh kepala daerah se-Sulteng dalam acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Tahun 2026, yang digelar di Kota Palu, Senin (14/4/2025).
“Semua hadir, kecuali Pak Wali Kota yang saya tidak tahu rimbanya. Saya sudah berkali-kali rapat, tidak pernah saya lihat hadir, dan tidak ada juga pemberitahuan,” ungkap Anwar Hafid, yang disambut tawa peserta Musrenbang.
Pernyataan tersebut bukan sekadar keluhan pribadi, melainkan bentuk keprihatinan atas lemahnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Palu. Anwar berharap Kementerian Dalam Negeri bisa menegaskan kembali pentingnya sinergi antarpemerintahan kepada seluruh kepala daerah.
“Kami pernah mendapatkan materi saat retreat di Magelang. Saya harap itu bisa disampaikan kepada para kepala daerah lainnya, agar relasi antar pemimpin daerah dan pusat bisa saling mendukung,” ujarnya di hadapan Wamendagri.
Di sisi lain, Gubernur Anwar juga memberikan apresiasi kepada Anggota DPR RI Longki Djanggola yang dinilai aktif mengawal pembangunan di Sulteng.
“Selalu mengawal di mana saja. Ada rapat-rapat pemerintah provinsi, beliau selalu hadir. Mantan gubernur dua periode, mantan bupati, dan saat ini anggota Komisi II DPR RI,” katanya.
Kegiatan Musrenbang RKPD kali ini dihadiri lengkap oleh seluruh bupati se-Sulteng, anggota DPR RI Longki Djanggola, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Namun absennya Wali Kota Palu dalam forum resmi provinsi itu menjadi sorotan tersendiri, terlebih karena Kota Palu adalah ibu kota provinsi yang seharusnya menjadi contoh dalam menjalin koordinasi antarpemerintah. *
Editor : Yamin
