DONGGALA, CS – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur dan legalitas aset di Sulawesi Tengah (Sulteng), saat melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Donggala, Rabu (9/7/2025).

Didampingi Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan, Gubernur Sulteng Anwar Hafid, dan Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido, AHY meninjau langsung kondisi pelabuhan dan menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat serta pemerintah daerah.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan disambut Bupati Donggala, Vera Elena Laruni. AHY menyebut kunjungan itu sebagai pengalaman pertama yang berkesan, terlebih melihat langsung kemajuan terminal penumpang yang dinilai penting bagi arus logistik dan mobilitas masyarakat.

“Pelabuhan Donggala memiliki peran vital dalam menghubungkan masyarakat dengan potensi ekonomi daerah, khususnya di wilayah kaya komoditas,” ujar AHY.

Ia menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang merata dan menyentuh wilayah-wilayah rentan, terpencil, serta terdampak bencana.

“Apalah artinya sumber daya alam kalau tidak bisa didistribusikan dengan baik. Maka pembangunan harus berkeadilan,” katanya.

Sebagai Menko yang membawahi Kementerian PUPR, Perhubungan, ATR/BPN, dan Transmigrasi, AHY menyatakan akan menggelar rapat koordinasi besar di Palu bersama para kepala daerah se-Sulawesi dan kawasan timur Indonesia guna menyinergikan arah pembangunan wilayah.

Selain meninjau infrastruktur, AHY juga menyerahkan sertifikat tanah secara simbolis kepada masyarakat dan pemerintah, mencakup aset barang milik negara (BMN), barang milik daerah (BMD), serta tanah wakaf.

“Sertifikat ini bukan hanya legalitas, tapi juga instrumen pemberdayaan ekonomi. Gunakan untuk hal produktif,” tegas AHY.

Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan menambahkan, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Sulawesi Tengah telah mencapai 95,5 persen dari target 5.494 bidang. Di Donggala sendiri, sebanyak 160 bidang tanah disertifikasi dari total 4.384 bidang se-Sulteng.

“Pak Menko AHY sangat memahami kompleksitas pertanahan. Kehadirannya hari ini mencerminkan konsistensi dalam reforma agraria,” ujar Ossy.

Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, menyampaikan apresiasi atas dukungan pusat, dan menyebut penyerahan sertifikat tanah sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum kepada rakyat.

“Tanah adalah identitas dan masa depan. Sertifikat ini membuka akses permodalan dan mendukung pembangunan yang berkeadilan,” kata Anwar.

Gubernur juga meminta perhatian pemerintah pusat terkait penyelesaian sertifikasi lahan Pelabuhan Gonenggati di Donggala yang hingga kini belum rampung.

Senada dengan itu, Bupati Donggala Vera Laruni menyampaikan harapan agar perhatian pemerintah pusat dapat menjangkau wilayahnya yang masih tertinggal dan rawan bencana.

“Masih banyak jalan dan jembatan kami dari batang kelapa. Saat hujan, anak-anak tidak bisa ke sekolah. Kami berharap dukungan Pak Menteri benar-benar hadir untuk kami,” ujar Vera.

Editor : Yamin