PALU, CS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) singkronkan arah pembangunan dalam momentum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2027.
Kegiatan tersebut berlangsung di Grand Syah Hotel Palu, Senin (27/04/2026).
Acara ini dihadiri oleh Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido, anggota DPR RI Muhidin Mohammad Said dan Sarifuddin Sudding, anggota DPD RI Febryanthy Hongkiriwang dan Andhika Mayrizal Amir, serta Ketua DPRD Sulteng Mohammad Arus Abdul Karim bersama jajaran pimpinan dan anggota DPRD lainnya.
Turut hadir pula para bupati dan wali kota se-Sulteng, unsur Forkopimda, kepala OPD, serta tamu undangan lainnya. Sejumlah kementerian juga mengikuti kegiatan ini secara daring, di antaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Kesehatan.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Sulteng, Mohammad Arus Abdul Karim, menegaskan bahwa Musrenbang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, sehingga menjadi ruang dialog strategis untuk menyelaraskan visi dan misi pembangunan daerah.
Ia menyebut forum ini sebagai momentum penting untuk memastikan perencanaan pembangunan tahun 2027 benar-benar berangkat dari kebutuhan riil masyarakat, serta selaras dengan RPJMD 2025–2029.
Sebagai representasi rakyat, DPRD menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, termasuk melalui mekanisme kunjungan daerah pemilihan dan reses yang dirumuskan dalam pokok-pokok pikiran DPRD.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD juga menekankan beberapa program prioritas, di antaranya:
- Berani Cerdas: Program pendidikan yang telah mendapat apresiasi masyarakat, khususnya pemberian beasiswa S1, S2, dan S3. Ia juga mengingatkan pentingnya pengelolaan pendidikan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- Berani Sehat: Program layanan kesehatan yang dinilai bermanfaat dan diharapkan dapat diperluas hingga menjangkau masyarakat yang berobat di luar daerah.
- Pendapatan dan Belanja Daerah: Optimalisasi pendapatan daerah melalui penggalian potensi riil serta pengelolaan belanja berbasis kinerja dengan pendekatan “money follow program” dan “program follow result”.
Selain itu, DPRD Sulteng juga berinisiatif membentuk forum DPRD daerah penghasil nikel dari lima provinsi, yakni Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua Barat Daya, guna memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih berkeadilan dari pemerintah pusat.
Di akhir sambutannya, Ketua DPRD mengajak seluruh pihak untuk menyamakan persepsi demi menghasilkan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Sebagai penutup rangkaian pembukaan, Gubernur Anwar Hafid memberikan kesempatan kepada Ketua DPRD Sulteng untuk melakukan pemukulan gong sebagai tanda resmi dimulainya Musrenbang RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2027. *
