YOGYAKARTA, CS – Koordinator Presidium Nasional Kaukus Parlemen Hijau Daerah (KPHD), Mutmainah Korona, dipercaya menjadi penanggung jawab pelaksanaan Akademi Perdana KPHD yang digelar di Kota Yogyakarta, 6 hingga 8 Agustus 2026.
Kegiatan tersebut menghadirkan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Bima Arya Sugiarto, sebagai keynote speaker, serta sejumlah narasumber dari berbagai lembaga nasional yang membahas penguatan kebijakan daerah berbasis lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
Sejumlah pembicara yang hadir berasal dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kepala Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL), Direktur The Reform Initiative (TRI), Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Direktur Celios, CEO and Founder Waste4Change, serta sejumlah narasumber lainnya.
Akademi Perdana KPHD tersebut didukung Yayasan Pilar Nusantara bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Ekologis (KMS-PE) dan KPHD. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas legislator daerah dalam mendorong kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.
Mutmainah Korona mengatakan, kegiatan tersebut menjadi ruang pembelajaran bersama bagi anggota parlemen daerah untuk memperkuat peran dalam mengarusutamakan agenda ekologis dalam proses penyusunan kebijakan.
Melalui akademi ini, KPHD menargetkan tiga hal utama, yakni memperkuat peran legislator dalam mengarusutamakan agenda ekologis, mendorong lahirnya kepemimpinan dan inovasi kebijakan daerah, serta memperkuat jejaring pembelajaran dan aksi kolektif antaranggota KPHD.
“Penguatan kapasitas legislator menjadi bagian penting agar kebijakan daerah tidak hanya berorientasi pada pembangunan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kepentingan masyarakat,” ujar Mutmainah, Kamis (6/8/2026).
Akademi Perdana KPHD diikuti oleh anggota yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 68 anggota KPHD dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Papua Barat, dan Papua Tengah mengikuti kegiatan tersebut secara langsung maupun daring.
Kehadiran anggota lintas daerah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun jejaring parlemen hijau yang mendorong pertukaran pengalaman, gagasan, serta inovasi kebijakan lingkungan di tingkat daerah.
Melalui kegiatan ini, KPHD berharap dapat memperkuat komitmen legislator daerah dalam menghadirkan kebijakan publik yang mendukung pembangunan berkelanjutan serta pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan. *
