JAKARTA, CS – Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan sejumlah wilayah strategis untuk dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui program Transmigrasi Patriot. Langkah prioritas difokuskan pada kawasan yang berpotensi menghasilkan dampak ekonomi secara cepat, seperti kawasan Batam, Rempang, dan Galang (Barelang).
Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, menyatakan bahwa posisi geografis kawasan Barelang sangat menguntungkan serta berhasil memikat minat para investor domestik maupun mancanegara. Kendati demikian, pemerintah ingin memastikan keberadaan investasi tersebut mampu mendongkrak tingkat kesejahteraan warga lokal.
“Jadi terkait dengan lokus, yang pertama tentu saja yang kalau kami sering istilahkan itu yang panennya lebih cepat. Kami fokus di Batam, Rempang, dan Galang,” ujar Iftitah.
Ia juga menambahkan bahwa masuknya modal ke kawasan industri tersebut harus menghadirkan skema yang saling menguntungkan bagi investor maupun masyarakat setempat.
Untuk kawasan Barelang, arah pengembangan difokuskan pada sektor industri manufaktur dan maritim. Kementerian Transmigrasi kini telah memperoleh hak pengelolaan lahan seluas 350 hektare di wilayah Galang, di mana separuhnya telah diminati investor untuk proyek galangan kapal (shipyard) bernilai triliunan rupiah.
Iftitah menjelaskan bahwa proyek tersebut diperkirakan mampu menyerap hingga 3.000 tenaga kerja pada tahap awal konstruksi tahun depan, sebelum nantinya berkembang hingga total 21.000 pekerja. Pengelolaan lahan berbasis kawasan terintegrasi ini dinilai jauh lebih produktif dibandingkan sekadar membagikan tanah secara parsial kepada warga.
Selain di Kepulauan Riau, pemerintah juga sedang meneliti potensi logam tanah jarang di kawasan Mamuju, Sulawesi Barat. Proses eksplorasi mendalam tengah dijalankan oleh perusahaan mineral nasional untuk mengembangkan area transmigrasi di Kaluku menjadi pusat ekonomi terpadu.
Iftitah menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam rantai pasok industri agar pertumbuhan ekonomi daerah tidak timpang. Mengambil pelajaran dari Maluku Utara, ia mencatat bagaimana proyek tambang besar berkapasitas 60.000 pekerja masih harus memasok kebutuhan harian seperti katering dari luar pulau karena ekosistem lokalnya belum terbangun secara terintegrasi.
Pendekatan berbeda justru terlihat pada industri pengolahan kelapa di Halmahera Utara yang memanfaatkan hasil panen sekitar 600 juta butir kelapa per tahun. Kebijakan daerah yang melarang ekspor bahan mentah berhasil mendorong berdirinya pabrik pengolahan turunan kelapa yang menyerap sekitar 80 persen tenaga kerja dari warga lokal.
Sementara itu, untuk wilayah Papua, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kementerian Transmigrasi guna mempercepat pembangunan dari sektor ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan. Langkah awal dilakukan dengan menerjunkan sekitar 1.200 peneliti ke tanah Papua guna mengkaji kesiapan SDM dan potensi pengelolaan lahan secara berkelanjutan.
Iftitah mengingatkan agar pembangunan kawasan tidak hanya bagus di atas kertas tetapi harus bertahan dalam jangka panjang (sustain). Kesiapan masyarakat menjadi kunci utama agar fasilitas industri yang dibangun tidak mangkrak di kemudian hari.*
