BANDUNG, CS – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melancarkan peninjauan mendadak ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Barat di Bandung. Langkah ini diambil guna memantau ketepatan alokasi belanja negara sekaligus meninjau langsung pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di lapangan.
Dalam kunjungannya, Menkeu menekankan pentingnya akurasi perencanaan alokasi pengeluaran ASN sejak awal tahun anggaran. Hal ini bertujuan untuk mencegah potensi deviasi atau defisit anggaran pegawai menjelang penutupan tahun fiskal.
Purbaya menegaskan bahwa kerapian tata kelola anggaran sangat krusial agar pemerintah tidak perlu memindahkan dana dari program-program vital yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Belanja pegawai harus direncanakan dengan tepat sejak awal. Pergeseran anggaran untuk menutup kekurangan belanja pegawai tidak boleh mengorbankan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, kecuali dalam kondisi yang sangat mendesak,” ujar Purbaya.
Selain membahas aspek fiskal, Menkeu turut mengevaluasi kemajuan program unggulan pemerintah di Jawa Barat, seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk dukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dari total target survei 147 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jabar, tim perbendaharaan telah memeriksa 22 unit, yang sebagian di antaranya dilaporkan sudah berdiri dan mulai melayani warga.
Sementara pada sektor pendidikan, sebanyak 22 dari total 26 Sekolah Rakyat di wilayah tersebut telah ditinjau. Fasilitas fisik dan sarana penunjang dinilai sangat memadai, di mana tiap murid mendapatkan laptop serta setiap ruang belajar sudah dilengkapi smartboard.
Meski fasilitas sudah mumpuni, Purbaya menyoroti masih minimnya pemahaman publik mengenai keberadaan program pendidikan gratis tersebut.
“Sekolah Rakyat perlu lebih dipromosikan kepada publik. Program ini memiliki berbagai keunggulan, tetapi masih kurang mendapatkan eksposur,” tuturnya.
Perhatian utama juga tertuju pada kesiapan SPPG sebagai penggerak utama pendistribusian makanan bergizi gratis. Peninjauan lapangan di Jawa Barat telah menembus 275 unit, melebihi target awal sebanyak 199 unit SPPG.
Dapur pelayanan ini mampu mengolah 1.600 hingga 2.800 porsi per hari untuk balita, pelajar PAUD hingga SMA, serta ibu hamil dan menyusui. Kendati kualitas sajian dinilai baik oleh penerima manfaat, Menkeu menginstruksikan penyusunan indeks penilaian nasional berkisar dari skala 1 hingga 5. Standardisasi ini diperlukan demi menjaga mutu serta mengukur tingkat kepuasan masyarakat secara terukur di seluruh wilayah Indonesia.*
