JOMBANG, CS – Arena Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, yang berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026, menjadi sorotan lantaran disesaki deretan tokoh politik papan atas serta pejabat tinggi negara. Kehadiran para elite non-pengurus dalam forum tertinggi organisasi Islam terbesar di Indonesia ini memicu dinamika menarik terkait relasi antara kekuatan politik dan ormas keagamaan.
Peneliti Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, menilai fenomena ini muncul akibat persinggungan kepentingan politik praktis dengan daya tawar basis massa NU yang sangat masif.
Menurut Wasisto, elite melihat NU sebagai pilar strategis untuk membangun relasi patronase dengan para kiai dan tokoh internal. Sisi kepentingan yang dibawa dapat bersifat personal maupun representasi partai politik, yang memanfaatkan forum ini untuk merajut komunikasi dengan jaringan Nahdliyin.
Namun, Wasisto mengingatkan adanya potensi risiko terhadap marwah organisasi jika agenda politik praktis terlalu dominan. Ia menekankan bahwa NU sejak awal berdiri difokuskan untuk melayani umat serta menjaga kemaslahatan bangsa. Apabila kepentingan eksternal menyita ruang utama organisasi, maka otoritas independen NU berisiko tergerus.
Perspektif berbeda disampaikan Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno. Menurutnya, antusiasme elite menghadiri Muktamar NU merupakan hal yang lumrah mengingat NU adalah bagian kunci dari civil society yang sukses melakukan pemberdayaan di akar rumput.
Adi memandang hubungan antara elite dan NU mengusung prinsip saling memahami (mutual understanding) serta saling menguntungkan (mutual interesting), sehingga kehadiran mereka tidak selalu bermakna intervensi politik praktis.
Pentingnya posisi NU juga diakui langsung oleh Presiden Prabowo Subianto saat membuka acara tersebut pada Kamis (27/8/2026). Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa kepemimpinannya tidak lepas dari peran besar organisasi keagamaan.
“Kalau saya sebagai presiden, ya, mandataris rakyat, ya jelas tanpa dukungan NU dan Muhammadiyah tidak mungkin saya jadi mandataris rakyat,” kata Prabowo sebagaimana disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Guna menghormati peran historis ulama bagi stabilitas dan keamanan negara, Presiden Prabowo memperkenalkan istilah “Jas Hijau” sebagai pengingat agar bangsa Indonesia tidak sekali-kali melupakan jasa para ulama. Pemerintah juga berjanji untuk terus mendukung pemberdayaan pesantren dan jaringan NU ke depan.
Suasana pembukaan semakin hangat ketika Presiden berseloroh menagih Kartu Tanda Anggota (KTA) NU kepada Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, serta berjanji akan hadir kembali pada penutupan acara jika kartu tersebut diserahkan.
Selain Presiden Prabowo, pembukaan Muktamar ke-35 NU turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri kabinet, pimpinan lembaga negara seperti Ketua MPR Ahmad Muzani, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Ketua KPU Mochammad Afifuddin, hingga Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.
Tingginya atensi dari berbagai lini ini makin mengukuhkan posisi strategis NU sebagai aktor sosial-politik yang sangat berpengaruh dalam peta kebangsaan Indonesia.*
