NTT, CS – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri memulihkan sebanyak 11.225 dokumen administrasi kependudukan (adminduk) milik warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pemulihan dokumen dilakukan melalui layanan jemput bola dengan mendatangi langsung posko-posko pengungsian dan desa terdampak. Langkah tersebut dilakukan karena sebagian warga kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen kependudukan akibat gempa.
Dokumen yang diterbitkan kembali mencakup KTP elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, Kartu Identitas Anak (KIA), hingga dokumen perpindahan penduduk.
Layanan tersebut berlangsung pada 24-29 Agustus 2026. Sebanyak enam tim Aksi Ditjen Dukcapil Tanggap Bencana Gempa NTT diterjunkan ke tujuh kabupaten terdampak, yakni Manggarai Timur, Nagekeo, Manggarai, Ende, Ngada, Sikka, dan Manggarai Barat.
Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setyabudi mengatakan pelayanan adminduk dalam kondisi bencana harus dilakukan dengan pendekatan berbeda. Petugas tidak menunggu warga datang ke kantor, tetapi mendatangi masyarakat yang berada di lokasi pengungsian.
“Bencana boleh mengganggu gedung dan sarana, tetapi jangan sampai mengganggu hak masyarakat atas dokumen kependudukan,” kata Teguh.
Menurut dia, dokumen kependudukan merupakan bagian penting dari pemulihan kehidupan warga setelah bencana. KTP-el dan KK, misalnya, diperlukan untuk mengakses bantuan pemerintah, layanan kesehatan, pendidikan, serta berbagai layanan publik lainnya.
Manggarai Timur Terbanyak
Dari tujuh kabupaten yang mendapatkan pelayanan, Manggarai Timur mencatat jumlah pemulihan dokumen terbanyak, yakni 4.507 dokumen.
Jumlah tersebut dihimpun selama empat hari pelayanan yang dilakukan di lima titik posko pengungsian. Dokumen yang diterbitkan mencakup 1.481 KK, 981 KTP-el, 615 layanan biodata penduduk, 561 akta kelahiran, serta 506 perekaman KTP-el.
Sementara itu, di wilayah lainnya, tim Dukcapil memulihkan 719 dokumen di Nagekeo-Ngada, 758 dokumen di Manggarai, 1.451 dokumen di Ende, 2.257 dokumen di Sikka, dan 1.533 dokumen di Manggarai Barat.
Dalam menjalankan pelayanan, petugas membawa perangkat perekaman dan pencetakan KTP-el, blangko KTP-el, serta perangkat internet satelit Starlink. Peralatan tersebut digunakan untuk memastikan pelayanan tetap berjalan meskipun jaringan komunikasi di sejumlah lokasi terdampak gempa mengalami gangguan.
Petugas juga harus menempuh perjalanan dengan kondisi medan yang beragam untuk menjangkau posko-posko pengungsian. Di tengah pelayanan tersebut, gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah.
Dokumen Dipulihkan Gratis
Teguh menegaskan, warga yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen kependudukan akibat bencana tidak dibebani biaya penerbitan ulang.
“Dalam kondisi seperti ini, masyarakat jangan sampai berpikir soal biaya. Dokumen yang hilang atau rusak karena bencana harus kita bantu terbitkan kembali,” ujarnya.
Bagi warga terdampak, pemulihan dokumen bukan sekadar persoalan administratif. Dokumen identitas menjadi salah satu pintu untuk memperoleh bantuan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai kebutuhan administratif selama proses pemulihan pascabencana.
Dengan diterbitkannya kembali 11.225 dokumen, pemerintah berupaya memastikan warga yang kehilangan dokumen akibat gempa tetap memiliki kepastian identitas dan dapat mengakses hak-hak dasar mereka.
Ditjen Dukcapil menyatakan pelayanan di lokasi bencana merupakan bagian dari upaya memulihkan hak sipil masyarakat sekaligus memastikan layanan administrasi kependudukan tetap berjalan dalam situasi darurat.*
