JAKARTA, CS – Pemerintah akan meluncurkan sistem digitalisasi bantuan sosial (bansos) secara nasional pada Oktober 2026. Kebijakan ini diarahkan untuk memperbaiki akurasi data penerima sekaligus mengurangi risiko bantuan tidak tepat sasaran.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan peluncuran nasional ditargetkan berlangsung pada pekan ketiga Oktober.
“Kemarin Presiden memberikan arahan kepada saya sebagai Ketua Komite untuk mempercepat prosesnya semua. Dan Presiden kami tadi sudah rancang pada bulan Oktober minggu ketiga kita akan bisa roll out,” kata Luhut dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Kamis (10/9/2026).
Digitalisasi bansos dikembangkan dengan memanfaatkan infrastruktur publik digital yang mengintegrasikan identitas digital, pertukaran data lintas instansi, serta sistem pembayaran digital.
Sistem tersebut juga akan menggunakan verifikasi biometrik wajah yang terhubung dengan data kependudukan. Masyarakat nantinya dapat melakukan pengecekan maupun mengajukan bantuan secara mandiri menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Validasi Penerima Bansos
Pemerintah akan melakukan validasi kelayakan penerima dengan memanfaatkan data dari berbagai instansi. Sejumlah indikator, termasuk kepemilikan kendaraan dan status kepegawaian sebagai aparatur sipil negara (ASN), dapat digunakan dalam proses verifikasi.
Sistem tersebut juga disiapkan dengan mekanisme sanggah bagi masyarakat yang merasa memenuhi syarat tetapi belum masuk daftar penerima.
Teknologi kecerdasan buatan (AI) turut dimanfaatkan untuk membantu proses verifikasi dan meminimalkan kesalahan dalam pendataan.
Meski demikian, Luhut mengakui masih terdapat tantangan dalam memastikan akurasi pembagian masyarakat berdasarkan desil kesejahteraan.
“Masalahnya tentu tidak sesederhana itu, banyak masalah mengenai desil-desil. Tapi dengan kerja yang sangat kompak menurut saya itu bisa teratasi,” ujarnya.
Luhut berharap berbagai persoalan teknis tersebut dapat diminimalkan sebelum sistem resmi diluncurkan. Pemerintah menargetkan tidak ada persoalan serius ketika digitalisasi bansos mulai diterapkan secara nasional pada Oktober mendatang.*
