JAKARTA, CS – Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (14/9/2026). Penunjukan Suahasil untuk menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa ini dipandang para ekonom sebagai langkah strategis dalam menjaga kesinambungan arah kebijakan ekonomi negara.

Meski demikian, tugas berat sudah menanti di hadapan mantan Wakil Menteri Keuangan tersebut. Suahasil dihadapkan pada keterbatasan ruang fiskal di tengah urgensi mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

Menjaga Kredibilitas APBN

Lead Economist PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Irman Faiz, mengungkapkan bahwa jam terbang tinggi Suahasil di Kemenkeu menjadi modal berharga untuk meminimalkan risiko kejutan transisi.

“Secara keseluruhan, kami memperkirakan kebijakan fiskal akan tetap mendukung pertumbuhan sembari mempertahankan aturan fiskal 3% sebagai jangkar kredibilitas utama,” kata Faiz.

Senada dengan hal itu, Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai pengalaman Suahasil mencakup seluruh aspek vital belanja dan penerimaan negara. Namun, ia menyuntikkan catatan agar efisiensi anggaran tetap dijaga ketat.

Tantangan ini kian nyata mengingat kerangka RAPBN 2027 mematok target pendapatan Rp3.426 triliun dan belanja Rp4.097,2 triliun, sehingga ruang defisit diperkirakan berada di angka 2,40% PDB.

Ujian Daya Beli dan Gejolak Global

Selain fokus pada postur anggaran, tantangan sektor riil juga memerlukan perhatian cepat. Ekonom UOB Kay Hian, Surya Wijaksana, menyoroti pentingnya penanganan masalah domestik yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat harian, mulai dari penyediaan lapangan kerja hingga stabilitas harga bahan pokok.

Di sisi lain, ancaman eksternal turut memperluas daftar pekerjaan rumah Menkeu baru. Chief Economist Bank Central Asia (BCA), David Sumual, memaparkan bahwa gejolak harga minyak dunia, dampak El Nino berkepanjangan, serta tingginya tren suku bunga global masih menjadi tekanan utama yang berpotensi memicu inflasi.

Merespons penunjukannya, Suahasil menegaskan komitmen penuh untuk mengawal kesehatan APBN hingga akhir masa jabatan Kabinet Merah Putih periode 2024–2029. Ia memastikan keuangan negara akan diarahkan secara matang agar sanggup menopang seluruh program prioritas pemerintah tanpa merusak disiplin anggaran.*