PALU, CS – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) menekankan agar setiap program yang masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 tidak berhenti pada penyerapan anggaran, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sulteng, dr. Reny A. Lamadjido, dalam Rapat Paripurna DPRD Sulteng terkait tahapan penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2027, di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng, Senin (5/10/2026).

Reny mengatakan setiap program dan kegiatan yang direncanakan harus memiliki output dan outcome yang jelas serta terukur.

“Setiap program dan kegiatan yang direncanakan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2027 diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi lebih jauh harus memberikan output dan outcome yang jelas, terukur, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Reny.

Menurutnya, RAPBD 2027 harus menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penyusunannya, pemerintah daerah mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan, kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Reny mengakui kemampuan fiskal Sulawesi Tengah masih memiliki keterbatasan. Karena itu, pemerintah daerah menilai penentuan prioritas anggaran menjadi penting agar setiap rupiah APBD dapat digunakan secara optimal dan tepat sasaran.

Dari sisi pendapatan, Pemprov Sulteng akan berupaya meningkatkan kapasitas fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi daerah, serta pengelolaan sumber-sumber pendapatan secara optimal sesuai ketentuan.

Sementara pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan sumber pendapatan lainnya akan dikelola secara cermat untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah.

Pada sisi belanja, anggaran diarahkan pada program yang memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan belanja wajib dan mengikat serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga menjadi perhatian pemerintah daerah.

Prioritas pembangunan mencakup sektor pelayanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan, penguatan perekonomian masyarakat, pengembangan sektor unggulan daerah, serta penanggulangan kemiskinan.

Pemprov Sulteng juga berharap pembahasan RAPBD 2027 bersama DPRD berlangsung konstruktif, objektif, transparan, serta sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.

“Masukan, saran, dan koreksi dari DPRD merupakan bagian penting dalam rangka penyempurnaan RAPBD agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan semakin mampu menjawab tantangan pembangunan daerah,” lanjut Reny.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Sulteng, Arus Abdul Karim, didampingi Wakil Ketua I Aristan, Wakil Ketua II Syarifuddin Hafid, dan Wakil Ketua III Ambo Dalle.

Rapat turut dihadiri Gubernur Sulteng, H. Anwar Hafid, jajaran anggota DPRD Sulteng, Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, staf ahli gubernur, serta kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Sulteng. *