PALU, CS – Delapan tahun setelah gempa, tsunami, dan likuifaksi melanda Sulawesi Tengah (Sulteng), proses rekonstruksi infrastruktur di Palu dan sekitarnya kini disebut menjadi rujukan nasional dalam pembangunan jalan dan jembatan tahan bencana.
Hal itu mengemuka dalam Talkshow Kebijakan Umum Pascabencana Tsunami di Sulteng yang menjadi bagian dari rangkaian Knowledge Sharing Pelaksanaan Rekonstruksi Jalan dan Jembatan Pascabencana 2018, di Sriti, Rabu (11/2/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, Dra. Novalina, M.M., mewakili Gubernur Sulteng, menyampaikan bahwa pengalaman bencana 2018 telah mengubah pendekatan pembangunan daerah, khususnya dalam perencanaan infrastruktur berbasis mitigasi risiko.
“Sejak awal bencana, Kementerian PU bergerak cepat menolong korban hingga memulihkan infrastruktur terdampak. Kini, pengalaman itu menjadi pembelajaran penting bagi kami dalam menyusun pembangunan yang lebih tangguh,” ujarnya.
Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Ditjen Bina Marga, Oktaviano Dewo Satriyo, menjelaskan bahwa rekonstruksi di Palu menerapkan prinsip Build Back Better (BBB). Konsep ini menekankan pembangunan kembali yang tidak hanya mengganti infrastruktur rusak, tetapi meningkatkan standar ketahanan, kualitas, dan keberlanjutan.
“Pengalaman rekonstruksi Palu menjadi pembelajaran nasional dalam membangun infrastruktur yang tangguh terhadap bencana,” katanya.
Sejumlah proyek strategis yang telah direalisasikan antara lain rehabilitasi ruas jalan dalam Kota Palu, rekonstruksi tanggul jalan Raja Moili-Cut Mutia dan Cumi-Cumi, jalan Kalawara-Kulawi-Sirenja, pembangunan jembatan Huntap Tondo Talise, akses utama kawasan hunian tetap, akses Danau Lindu, jalan lingkar dalam Kota Palu, hingga penggantian Jembatan Palu IV.
Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulteng, Bambang S. Razak, menambahkan bahwa seluruh proyek dilaksanakan dengan kebijakan zero accident guna memastikan standar keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi berjalan optimal.
Dukungan internasional juga mewarnai proses pemulihan tersebut. Japan International Cooperation Agency (JICA) melalui skema Infrastructure Reconstruction Sector Loan (IRSL) turut mempercepat rekonstruksi dengan mengedepankan prinsip Build Back Better.
Perwakilan JICA, Mr. Kakuda Kazuyuki, menekankan pentingnya alih pengetahuan dalam setiap proyek kerja sama.
“Kami meyakini pembelajaran dari Palu akan terus diwariskan kepada generasi berikutnya,” ujarnya.
Pembukaan kegiatan ditandai dengan pemukulan gimba oleh Sekda Sulteng bersama jajaran Ditjen Bina Marga, BPJN, dan JICA.
Kegiatan berlangsung selama dua hari, dengan agenda talkshow dan seminar pada hari pertama serta kunjungan lapangan ke sejumlah proyek rekonstruksi pada hari kedua.
Melalui forum ini, rekonstruksi Palu tidak lagi sekadar dipandang sebagai proses pemulihan pascabencana, tetapi sebagai model pembangunan infrastruktur yang adaptif dan berketahanan bagi daerah rawan bencana di Indonesia. *
Editor: Yamin
