JAKARTA, CS – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memperketat pengawasan terhadap kinerja pemerintah demi memastikan seluruh program berdampak langsung bagi kemakmuran masyarakat. Langkah ini ditegaskan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 sekaligus Penyampaian RUU APBN TA 2027 dan Nota Keuangan di Gedung Nusantara, Jakarta Pusat.
Fokus Pengawasan DPR RI
Memasuki tahun ketiga periode 2024–2029, DPR menyoroti sejumlah isu mendesak yang mencakup sektor hukum, ekonomi, hingga kesejahteraan sosial. Berikut adalah 8 poin utama yang menjadi fokus perhatian parlemen:
- Penyelesaian Kasus Hukum: Menuntaskan berbagai perkara hukum secara adil dan transparan.
- Flexibilitas Anggaran Daerah: Memberikan relaksasi pada alokasi belanja pegawai di tingkat daerah.
- Perlindungan Tenaga Kerja: Memperluas peluang kerja sekaligus memperkuat proteksi bagi pekerja migran dan pengemudi transportasi daring.
- Antisipasi Karhutla & Kemarau: Menyiapkan langkah mitigasi kebakaran hutan serta dampak kemarau panjang terhadap pasokan air dan ketahanan pangan.
- Tata Kelola Pendidikan: Evaluasi mendalam terhadap efisiensi anggaran dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.
- Iklim Investasi & Sektor Riil: Menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif guna mendorong pertumbuhan ekonomi riil.
- Mitigasi Gelombang PHK: Penanganan serius terhadap maraknya pemutusan hubungan kerja di industri lokal.
- Akses BPJS Kesehatan: Peningkatan kualitas dan kemudahan akses layanan kesehatan bagi masyarakat luas.
Komitmen DPR untuk Aspirasi Rakyat
Puan menegaskan bahwa seiring bertambahnya masa jabatan parlemen, tingkat ekspektasi publik terhadap hasil pembangunan daerah maupun nasional akan semakin tinggi.
“Memasuki tahun ketiga, harapan rakyat akan semakin besar untuk dapat menikmati hasil pembangunan dan berbagai kebijakan yang semakin nyata dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Puan.
Ia menambahkan, momentum masa sidang ini akan dimaksimalkan seluruh anggota dewan untuk menyerap aspirasi dan menelurkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan umum.
“Karena itu, masa sidang ini menjadi kesempatan penting bagi DPR RI untuk terus memperkuat kinerja, menyerap aspirasi rakyat, dan menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” tegasnya.
