Progres Pembangunan Huntap Kacau, DPRD Berencana Lapor KPK

Pansus Rehab Rekon DPRD Kota Palu memberikan keterangan, di Ruang rapat terbatas DPRD Palu, Rabu 12 Juni 2024. (FOTO : channelsulawesi.id)

PALU, CS – Panitia khusus (Pansus) Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab Rekon) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, menyampaikan keperihatinan atas progres pembangun Hunian tetap (Huntap) II Tondo dan Talise Valangguni yang sangat lambat.

Padahal, berdasarkan kontrak, pembangun hunian masyarakat yang terdampak bencana Thaun 2018 itu akan berakhir pada tanggal 16 Juni 2024.

Bacaan Lainnya
Baca Juga :  DPRD Minta Pemkot Palu Tertibkan Pergudangan di Dalam Kota

“Pagi tadi kami Pansus Rehab Rekon turun lapangan sekaitan adanya laporan terkait progres pembangunan Huntap II Tondo dan Talise Valangguni. Penglihatan kami di lapangan kondisi pembangunan Huntap II Tondo dan Talise Valangguni memperihatinkan. Kami yakin tidak akan selesai sesuai waktu yang telah ditetapkan,” ucap Ketua Pansus Rehab Rekon, Moh. Syarif, saat memberikan keterangan Pers, di Ruang Rapat Terbatas Kantor DPRD Palu, Rabu 12 Juni 2024.

Kata Syarif, dari hasil kunjungan langsung di lapangan, progres pembangunan Huntap itu belum mencapai 75 persen. Sarana dan prasarana infrastruktur di Huntap belum rampung, bahkan bangunan Huntap terkesan asal-asalan.

Baca Juga :  Fraksi PKB DPRD Palu Pertanyakan Silpa Terlalu Tinggi dan Kemiskinan Bertambah

“Drainase, bahkan ada jalan yang baru mulai dibuka, pipa air, listrik, ada beberapa rumah yang pintunya tidak bisa ditutup di Talise Valangguni, kualitasnya sama dengan Hutap II Tondo,” terangnya.

Dikesempatan yang sama, Anggota Pansus lainnya, Muslimun, mengatakan sangat tidak memungkinkan pekerjaan Huntap itu selesai sesuai dengan kontrak proyek.

“Tanggal 16 Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan akan meresmikan Huntap itu. Jangan hanya memperlihatkan yang manis-manisnya saja, keseluruhan harus diperlihatkan, yang pahit-pahitnya disembunyikan. Ini tidak boleh dilakukan, kasihan masyarakat,” katanya.

Menurutnya, jika masalah ini tidak bisa diselesaikan, DPRD akan mengajak Pemerintah Kota Palu untuk melaporkan pihak penanggungjawab proyek ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Juga :  Penyusun RKPD Diminta Prioritaskan Program Menyentuh Masyarakat Kecil

“Kami sangat yakin tidak akan selesai tepat waktu. Kita lihat dulu kedepan apakah kegiatan ini di adenddum. Jika itu dilakukan pun kami yakin tidak akan maksimal. Maka, kami akan meminta pemerintah kota untuk sama-sama melaporkan masalah ini ke KPK, biar semua jelas,” tegas pria yang akrab disapa Kimun itu.

Meski begitu, Pansus berencana akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (DRP) dan mengundang semua pihak terkait pembangunan Huntap. Termasuk pihak PT Bumi Karsa dan PT Adhikarya selaku pelaksana pembagunan. **

Pos terkait