Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, kembali menyulut kontroversi internasional usai menyuarakan agar militer Israel mengintensifkan serangan udara di Jalur Gaza. Pemimpin partai sayap kanan jauh Jewish Power ini mendesak penyerangan skala besar yang menargetkan puluhan warga Palestina setiap harinya.
Dalam wawancara yang dipublikasikan oleh Jerusalem Post, Ben-Gvir menegaskan bahwa operasi militer tidak boleh terbatas hanya pada pihak yang dianggap memberikan ancaman langsung. Menurutnya, serangan udara berskala luas harus dilancarkan secara rutin di seluruh wilayah Gaza. Ia menyebut bahwa sekitar 30 hingga 40 warga Gaza perlu dibunuh dalam setiap serangan malam.
Ben-Gvir secara terbuka menyatakan bahwa warga sipil Palestina yang tidak terlibat dalam pertempuran pun tidak seharusnya luput dari sasaran gempuran. Dalam pernyataannya yang menuai kecaman hebat, ia menyebut orang-orang tertentu tidak layak untuk hidup dan meragukan status kemanusiaan mereka.
Selain menyerukan peningkatan frekuensi serangan, menteri tersebut juga menyoroti individu tertentu yang melayani tentara Israel selama masa penawanan. Ia merujuk pada seorang perempuan Palestina yang pernah memberi makan tentara Rom Braslavski saat ditahan di Gaza. Braslavski sendiri ditangkap pada 7 Oktober 2023 dan telah dibebaskan melalui skema pertukaran tahanan pada 13 Oktober 2025. Terkait perempuan itu, Ben-Gvir melabelinya sebagai teroris dan menegaskan bahwa orang tersebut perlu ditembak di bagian kepala.
Anjuran perluasan agresi militer ini berjalan beriringan dengan ambisi politiknya untuk menguasai wilayah Gaza secara penuh. Ben-Gvir mendorong pembukaan kembali permukiman Yahudi di seluruh penjuru Gaza, tak terbatas pada bekas area Gush Katif yang telah dievakuasi pada 2005. Ia mengklaim seluruh tanah Gaza merupakan milik Israel dan menyuarakan agar warga Palestina meninggalkan daerah tersebut secara sukarela.
Kondisi penahanan warga Palestina di dalam penjara Israel saat ini juga mendapat tanggapan positif dari Ben-Gvir. Berdasarkan perkiraan berbagai lembaga hak asasi manusia lokal maupun internasional, sekitar 9.500 warga Palestina—termasuk kelompok wanita dan anak-anak—saat ini mendekam di fasilitas tahanan Israel.
Ia turut mendesak agar aktivitas organisasi masyarakat sipil Israel yang mengampanyekan perdamaian dan koeksistensi, seperti Peace Now dan Standing Together, segera dilarang. Ben-Gvir menuduh kelompok-kelompok penegak HAM tersebut mendukung aksi terorisme, meskipun ia tidak menyertakan bukti substansial untuk mendukung tuduhannya.*
