JAKARTA, CS – Pemerintah berencana menarik pembiayaan utang baru senilai Rp876,3 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Angka tersebut rencananya akan dipenuhi melalui penarikan pinjaman serta penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).
Berdasarkan dokumen Buku II Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027, instrumen SBN ditargetkan menyumbang porsi terbesar, yaitu Rp779,9 triliun. Jumlah ini mencatatkan kenaikan jika dibandingkan dengan perkiraan atau outlook penarikan utang SBN pada 2026 yang sebesar Rp736,6 triliun.
Di sisi lain, porsi pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri justru direncanakan mengalami penurunan. Pemerintah mematok target pinjaman sebesar Rp96,3 triliun pada 2027, turun cukup signifikan dari outlook tahun 2026 yang mencapai Rp131,6 triliun.
Penerbitan SBN nantinya difokuskan melalui instrumen Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara. Langkah penarikan utang baru ini dipastikan akan tetap memegang prinsip kehati-hatian (prudent) demi menjaga keberlanjutan kondisi fiskal nasional.
“Dalam RAPBN tahun anggaran 2027, pembiayaan utang direncanakan sebesar Rp876,272,3 miliar yang akan dipenuhi melalui penerbitan SBN dan penarikan pinjaman,” bunyi keterangan resmi dalam Buku II Nota Keuangan TA 2027.
Strategi pengelolaan utang tersebut didasarkan pada tiga pilar utama: akseleratif untuk memicu pertumbuhan ekonomi, efisien guna menekan biaya penerbitan serendah mungkin, serta seimbang untuk menjaga toleransi risiko agar kesehatan anggaran negara tetap terjaga.*
