PALU, CS – Penyebaran HIV-AIDS di Sulawesi Tengah (Sulteng) mdinilai tidak hanya menjadi persoalan kesehatan, tetapi juga berpotensi berdampak terhadap produktivitas masyarakat, ketahanan ekonomi keluarga, hingga beban pemerintah.
Wakil Gubernur Sulteng, dr. Reny A. Lamadjido, mengatakan, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian lintas sektor karena kasus HIV-AIDS banyak berkaitan dengan kelompok usia produktif.
Menurut Reny, lebih dari 90 persen penularan HIV berkaitan dengan hubungan seksual berisiko. Kondisi itu menjadi tantangan tersendiri karena kasus yang terjadi pada usia produktif dapat berpengaruh terhadap kemampuan seseorang untuk bekerja dan beraktivitas secara ekonomi.
“Hal ini akan mempengaruhi produktivitas kerja yang pada akhirnya akan menjadi beban keluarga dan pemerintah,” jelas Reny saat memimpin rapat Pengurus Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi (KPAP) Sulawesi Tengah masa bakti 2025-2030.
Karena itu, Reny menegaskan penanggulangan HIV-AIDS tidak dapat dibebankan hanya kepada sektor kesehatan. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat, tokoh agama, pelajar dan mahasiswa, hingga pemerhati HIV-AIDS.
Ia meminta KPAP Sulteng memperkuat koordinasi dan menyusun program yang tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi mampu memberikan dampak terhadap pencegahan penularan dan peningkatan kepedulian masyarakat.
“Mari kita bersama-sama meningkatkan kepedulian dan dukungan dalam pengendalian HIV-AIDS agar supaya laju epidemi ini dapat terkendali,” ajak Reny.
Reny juga menekankan pentingnya menerjemahkan target Three Zeros HIV-AIDS ke dalam program kerja yang berkesinambungan.
Target tersebut diarahkan pada tiga sasaran utama, yakni meniadakan infeksi HIV baru, menekan kematian akibat AIDS, serta menghapus diskriminasi terhadap Orang dengan HIV/AIDS (ODHA).
Menurut Reny, ketiga sasaran tersebut harus menjadi bagian dari strategi KPAP dalam menjalankan agenda penanggulangan HIV-AIDS di Sulawesi Tengah.
Ia menilai keberhasilan pengendalian HIV-AIDS tidak hanya diukur dari penanganan pasien, tetapi juga dari kemampuan seluruh pemangku kepentingan mencegah penularan baru, memastikan penanganan berjalan baik, serta menciptakan lingkungan yang tidak mendiskriminasi ODHA.
“Dengan komitmen serta tanggung jawab kita sekalian, maka upaya ini akan menunjukkan hasil yang positif,” ujarnya.
Sebelum rapat pengurus dimulai, Reny yang juga menjabat Ketua Pelaksana KPAP Sulteng terlebih dahulu mengukuhkan pengurus KPAP Sulawesi Tengah masa bakti 2025-2030.
Pengukuhan tersebut menjadi bagian dari penguatan kelembagaan KPAP untuk mendukung koordinasi lintas sektor dalam pengendalian HIV-AIDS di Sulteng. *
