JAKARTA, CS – Lonjakan titik panas akibat fenomena El Nino ekstrem memicu bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) meluas di berbagai kawasan Kalimantan. Merespons krisis lingkungan tersebut, Komisi IV DPR RI mendesak pemerintah agar segera menetapkan penanganan karhutla di Pulau Borneo sebagai prioritas nasional melalui langkah yang luar biasa (extraordinary).
Dampak kebakaran saat ini dilaporkan telah melumpuhkan berbagai lini kehidupan masyarakat, mulai dari gangguan sektor kesehatan, penutupan aktivitas sekolah, hingga terhambatnya arus transportasi dan roda ekonomi daerah.
“Penanganan Karhutla Kalimantan ini mesti segera jadi prioritas nasional,” tegas Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, di Jakarta.
Ia mengingatkan agar tragedi kelam sejarah tak terulang kembali. Fenomena El Nino kuat yang melanda Indonesia pada periode 1997-1998 sempat menghanguskan lebih dari sembilan juta hektare lahan di Kalimantan dan menjadi bencana ekologis terbesar di Asia Tenggara pada abad ke-20.
“Peristiwa itu kemudian jadi bencana lingkungan terbesar di Asia Tenggara pada abad ke-20. Ini tidak boleh berulang sekarang ini,” kata Alex.
Kondisi di lapangan menunjukkan eskalasi yang kian memprihatinkan. Kualitas udara di Kota Palangka Raya sempat menyentuh angka Indeks Kualitas Udara (AQI) 487, yang masuk dalam kategori sangat berbahaya.
Jarak pandang yang merosot tajam juga memaksa otoritas pendidikan menggeser jam masuk sekolah serta memindahkan kegiatan belajar anak usia dini ke sistem daring.
“Sedangkan jarak pandang di sejumlah wilayah turun drastis hingga 1,4 kilometer,” jelasnya.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ribuan titik panas tersebar di lima provinsi Kalimantan, dengan Kalimantan Tengah sebagai episentrum kebakaran terparah.
Sejumlah pemerintah daerah bahkan telah memperpanjang status tanggap darurat, seperti di Kabupaten Kotawaringin Barat yang wilayahnya mengalami ratusan kejadian kebakaran dan menghanguskan ratusan hektare lahan.
Melihat rekam jejak historis puncak kebakaran lahan, Alex menekankan bahwa pola berulang ini harus diantisipasi lebih matang sebelum dampaknya kian buruk.
“Catatan sejarah ini merupakan warning bagi pemerintah, bahwa metode yang digunakan selama ini perlu dievaluasi total agar dampaknya tak kembali berulang,” tegas Alex.
Guna mencegah dampak yang makin parah, Komisi IV DPR menekankan pentingnya penguatan deteksi dini berbasis satelit, intensifikasi patroli wilayah rawan, serta keterlibatan aktif warga melalui program Desa Peduli Api dan edukasi pembukaan lahan tanpa bakar. Penanganan jangka panjang yang berfokus pada pencegahan dan tata kelola lahan berkelanjutan menjadi kunci utama agar krisis serupa tidak terus berulang.
“Saya menegaskan mitigasi Karhutla Kalimantan membutuhkan pendekatan jangka panjang yang berfokus pada pencegahan, peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi dan tata kelola lahan berkelanjutan,” pungkas Alex.
