PALU, CS – Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tengah (Sulteng), dr. Reny A. Lamadjido, menegaskan bahwa validasi data, digitalisasi, dan inovasi menjadi kunci keberhasilan percepatan program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Kolaborasi Integrasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Sertifikat Tanah Gratis bagi MBR Penerima BSPS Tahun 2026 bertema “Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat” di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng, Senin (20/7/2026).
Menurut Wakil Gubernur, kualitas data menjadi fondasi utama dalam memastikan setiap program pemerintah berjalan tepat sasaran.
Ia menilai data yang akurat dan terintegrasi akan mempermudah proses perencanaan, verifikasi, hingga penyaluran bantuan kepada masyarakat.
“Kalau datanya valid, datanya tepat sasaran, dan datanya cepat, maka pekerjaan kita akan lebih mudah. Kita tidak boleh lagi bekerja dengan data yang tidak jelas,” ujar Reny.
Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menjadikan tiga aspek sebagai prioritas, yakni data yang lengkap, digitalisasi layanan, dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, penerapan sistem digital akan meningkatkan transparansi sekaligus mempermudah pemantauan penerima manfaat.
Wagub juga mengapresiasi pengembangan aplikasi e-Berani Tampak yang dikelola Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Provinsi Sulawesi Tengah. Sistem tersebut memungkinkan pemerintah mengakses data penerima bantuan berdasarkan nomor Kartu Keluarga, alamat, hingga tingkat kesejahteraan sebagai dasar penyaluran program.
Ia mendorong agar pengembangan aplikasi tersebut dilengkapi dengan titik koordinat setiap rumah penerima bantuan sehingga proses pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat.
Selain penguatan sistem data, Reny menilai inovasi harus menjadi budaya kerja di lingkungan pemerintah daerah. Menurutnya, pelayanan publik tidak boleh lagi bergantung pada cara-cara konvensional apabila ingin menghasilkan program yang efektif dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Lebih lanjut, ia menegaskan program bedah rumah merupakan salah satu instrumen penting dalam menekan angka kemiskinan. Rumah yang layak huni, menurutnya, berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan.
Dalam kesempatan tersebut, Reny juga mengapresiasi dukungan Kantor Wilayah ATR/BPN Sulteng dalam percepatan sertifikasi tanah bagi penerima bantuan. Ia menilai legalitas kepemilikan tanah menjadi syarat penting agar masyarakat dapat memperoleh bantuan pembangunan maupun rehabilitasi rumah.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkimtan Provinsi Sulteng, Dr. Akris Fattah Yunus, mengatakan program BSPS Tahun 2026 di Sulteng memperoleh alokasi sekitar 5.977 unit bantuan.
Pelaksanaannya akan diperkuat melalui sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan dukungan sistem informasi seperti MyPKP, Siperkim, Banuata Sibaru, dan e-Berani Tampak.
Melalui integrasi data tersebut, pemerintah optimistis penyaluran bantuan rumah layak huni dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat sasaran, dan mendukung terwujudnya visi Sulteng Nambaso. *
