JAKARTA, CS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan dana sebesar Rp2,53 triliun khusus untuk belanja operasional pegawai pada tahun anggaran 2027. Pengajuan dana tersebut ditujukan guna membiayai gaji, tunjangan kinerja, hingga uang kehormatan bagi seluruh jajaran pimpinan serta staf KPU di berbagai daerah.

Secara keseluruhan, pagu anggaran KPU untuk 2027 dipatok mencapai Rp4,68 triliun. Alokasi belanja pegawai mendominasi porsi anggaran tersebut dengan persentase sebesar 54,05 persen. Sisanya dialokasikan untuk operasional kantor senilai Rp722 miliar (15,43 persen) dan belanja non-operasional sebesar Rp1,42 triliun (30,52 persen).

Sekretaris Jenderal KPU, Suryadi, menjelaskan bahwa dana belanja non-operasional tersebut sudah disiapkan untuk mengawali tahapan persiapan Pemilu 2029 mendatang. Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI pada Senin (31/8/2026).

“Sebagai catatan pimpinan dan Bapak dan Ibu anggota, alokasi pada belanja anggaran non-operasional ini adalah alokasi anggaran tahapan Pemilu 2029 yang dialokasikan pada tahun anggaran 2027,” kata Suryadi.

Anggaran belanja pegawai sebesar Rp2,53 triliun itu rencananya disalurkan kepada 2.785 ketua dan anggota KPU, 7.890 PNS, 2.783 CPNS, serta 6.846 pegawai PPPK. Selain itu, ada pula honorarium untuk 629 pegawai non-ASN dan pengelola keuangan di 553 satuan kerja (satker).

Sementara itu, dana operasional perkantoran Rp722 miliar dimanfaatkan untuk pemeliharaan fasilitas kerja di 553 satker. Ini mencakup perawatan gedung kantor dan gudang penyimpanan logistik yang sebagian besar masih berstatus sewa maupun pinjam pakai.

Suryadi menambahkan, sebagian anggaran operasional kantor juga bakal dipakai untuk pemeliharaan kendaraan operasional, daya dan jasa, serta pengembangan sarana sistem informasi pemilu.

“Honorarium pengelolaan keuangan di 553 satker dan dukungan sarana prasarana IT kepemiluan dalam menguatkan sistem IT pemilu, pengembangan aplikasi IT pemilu yang dalam tahun 2027 masih tahapan kita perlu untuk mengembangkan dan menyiapkan untuk Silon, Sidalih, dan Sidapil untuk kesiapan tahapan di 2027,” ujarnya.