JAKARTA, CS – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan pemerintah masih melakukan pemutakhiran data penerima bantuan sosial (bansos). Perubahan peringkat desil yang dialami sebagian masyarakat terjadi seiring proses konsolidasi dan validasi data.
Gus Ipul menjelaskan, terdapat data baru dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang perlu disinkronkan dengan data yang dikelola pemerintah. Proses tersebut saat ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Kemarin itu ada data baru masuk dari BKKBN yang memerlukan apa, semacam sinkronisasi, validasi, dan verifikasi ulang. Nah, itu sedang dilakukan oleh BPS,” kata Gus Ipul kepada wartawan di Gedung Kementerian Sosial, Jakarta Timur, Rabu (2/9/2026).
Menurut dia, proses validasi tersebut nantinya akan disandingkan dengan data terbaru hasil sensus sosial ekonomi. Pemerintah menargetkan pembaruan data tersebut dapat memberikan gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat yang lebih akurat.
“Mungkin juga nanti di akhir tahun kita tahu hasilnya, dan dengan begitu kita akan pasti dapat data yang lebih akurat, yang terkini, dan ditambah digitalisasi bansos,” ujarnya.
Gus Ipul mengatakan perubahan desil yang terjadi pada sejumlah masyarakat merupakan bagian dari proses pemutakhiran data. Karena kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah, peringkat desil juga dapat mengalami perubahan.
“Ya, jadi memang ini masih dalam proses konsolidasi ya. Saya yakin data kita akan makin akurat. Itu pasti akan dilakukan pemutakhiran dalam waktu cepat. Sekarang sedang berproses. Mudah-mudahan bisa segera kita lihat hasilnya,” kata dia.
Pemerintah Buka Pemutakhiran Data
Sebelumnya, Kemensos juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan pemutakhiran apabila menemukan ketidaksesuaian pada data desil mereka.
Langkah tersebut ditujukan untuk memperbaiki kesalahan sasaran dalam penyaluran bansos, baik inclusion error maupun exclusion error. Inclusion error terjadi ketika masyarakat yang seharusnya tidak menerima bantuan justru tercatat sebagai penerima. Sementara exclusion error terjadi ketika masyarakat yang berhak menerima bantuan justru belum masuk dalam data.
BPS menjelaskan bahwa Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi rujukan pemerintah dalam perencanaan, penetapan sasaran, dan evaluasi berbagai program. Posisi desil dapat berubah mengikuti perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga maupun posisi relatifnya dibandingkan keluarga lain.
Gus Ipul menegaskan pemerintah terbuka terhadap proses perbaikan data tersebut. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah memiliki basis data yang semakin akurat untuk menentukan penerima program perlindungan sosial.
“Tapi yang jelas, pertama saya ingin sampaikan bahwa pemerintah terbuka sesuai arahan dari Bapak Presiden Prabowo untuk kita semua sama-sama menghadirkan data yang lebih akurat,” tuturnya.*
