MOROWALI, CS – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid menegaskan investasi di Kabupaten Morowali harus berjalan beriringan dengan kepentingan masyarakat. Pemanfaatan sumber daya air untuk kebutuhan industri, kata dia, tidak boleh mengganggu pengairan warga.
“Jangan semua kasih ke perusahaan. Tetap sisakan untuk masyarakat. Jadi dibagi,” tegas Anwar saat meresmikan pembangunan groundsill cek dam Sungai Karaupa, perbaikan jalan inspeksi, dan pipanisasi air baku di Desa Lasampi, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Senin (14/9/2026).
Anwar mengatakan pemerintah tetap membutuhkan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, kehadiran industri tidak boleh mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat, terutama ketersediaan air untuk pertanian dan pengairan.
Dalam kunjungannya, Anwar meninjau langsung Bendungan Irigasi Karuapa untuk memastikan fungsi bendungan sebagai sumber pengairan masyarakat tetap terjaga di tengah pemanfaatan air untuk kebutuhan industri.
Menurutnya, persoalan Bendungan Karuapa bukan hal baru. Pendangkalan menjadi salah satu persoalan yang perlu ditangani agar fungsi bendungan tetap berjalan optimal.
Anwar juga mengungkapkan bahwa sekitar setahun lalu dirinya menghentikan rencana pengambilan air dari bagian atas bendungan karena berpotensi mengganggu pengairan masyarakat.
Setelah dilakukan pembahasan dengan pihak perusahaan, disepakati pengambilan air dilakukan dari bagian bawah sehingga kebutuhan industri tetap dapat dipenuhi tanpa mengganggu sumber air masyarakat.
“Saya bilang, kalau bisa ambil di bawahnya, yang sisa-sisanya saja. Jangan ambil yang intinya,” ujarnya.
Ia mengatakan, keputusan tersebut bukan untuk menghentikan investasi, melainkan memastikan pemanfaatan sumber daya air dilakukan secara adil.
“Saya satu tahun ini menunggu. Lama saya menunggu. Karena saya ingin pengambilan air di sini bermanfaat buat masyarakat kita dan tidak mengganggu terutama pengairan,” tegasnya.
Selain memastikan ketersediaan air, Anwar meminta perusahaan menghormati hak masyarakat yang lahannya terdampak pembangunan jaringan pipa.
Ia menegaskan pembangunan di atas lahan masyarakat harus didahului dengan pemberian kompensasi kepada pemilik lahan.
“Kalau ada lahan masyarakat yang dilewati oleh pipa ini segera diganti rugi. Jangan lakukan pembangunan kalau tidak diganti rugi dulu. Kalau bisa ganti untung, jangan ganti rugi,” kata Anwar.
Ia juga meminta jalan inspeksi diperbaiki agar dapat dimanfaatkan masyarakat, termasuk para petani.
Sementara pembangunan groundsill dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat bagian bawah Bendungan Karuapa yang telah berusia sekitar 25 tahun serta mencegah potensi kerusakan akibat tekanan air.
Anwar juga meminta perusahaan memprioritaskan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja, khususnya warga Bumi Raya dan Witaponda.
Menurutnya, masyarakat yang belum memiliki keterampilan dapat diberikan pelatihan agar memiliki kesempatan bekerja di perusahaan.
“Jangan sampai ada warga di Bumi Raya Witaponda ini yang menganggur karena tidak diterima. Kalau tidak ada lagi di sini, baru terima dari luar,” ujarnya.
Di hadapan masyarakat dan pihak perusahaan, Anwar kembali menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kepentingan bisnis pribadi dalam aktivitas investasi di wilayah tersebut.
“Saya tidak neko-neko. Saya tidak pernah minta bisnis sama Mr. Chai karena tugas saya bukan pebisnis, tapi pelayan rakyat,” tegasnya.
Anwar meminta masyarakat ikut mengawal kesepakatan antara pemerintah dan perusahaan. Ia juga mendorong pembentukan tim kecil yang dapat melaporkan langsung kepadanya apabila masih terdapat komitmen perusahaan yang belum dipenuhi.
Sementara itu, Direktur BTIIG Mr. Chai Zhenyang menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Morowali atas dukungan dan koordinasi selama pengembangan kawasan.
Ia menegaskan komitmen perusahaan untuk tumbuh bersama daerah, menciptakan lapangan kerja, menggerakkan usaha lokal, serta tetap memperhatikan lingkungan.
Bagi Anwar Hafid, pembangunan dan investasi tetap penting bagi pertumbuhan ekonomi Morowali. Namun, investasi harus memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengorbankan sumber air, lahan, pertanian, maupun kepentingan dasar warga. *
